Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Aqib Ardiansyah, memberikan rentetan catatan kritis sekaligus suntikan dukungan kepada jajaran direksi baru PT PLN (Persero). Pernyataan tersebut dilayangkan Aqib dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
Dalam rapat yang mengupas tuntas agenda ketahanan energi nasional tersebut, ia menyoroti poin krusial terkait pentingnya menjaga keandalan pasokan listrik demi urat nadi perekonomian dan kepentingan masyarakat luas. Ia menyampaikan bahwa Fraksi PAN berkomitmen penuh untuk mengawal hak-hak konstitusional publik dalam mendapatkan akses energi listrik yang stabil dan minim distorsi.
Dalam interupsinya, ia sempat menyinggung riak kekhawatiran di tengah masyarakat terkait kendala pemadaman listrik (blackout) yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Meski dirinya mengapresiasi gerak cepat manajemen PLN yang telah berhasil memulihkan gangguan tersebut, ia mengingatkan dengan keras agar preseden buruk serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
“Kami mohon dengan tim yang baru, ke depan jangan sampai kemudian hal-hal yang bersifat teknis maupun administrasi mengganggu keandalan listrik PT PLN,” tegasnya di hadapan Direktur Utama PLN dan seluruh anggota Komisi XII lainnya.
Guna mengantisipasi potensi volatilitas gangguan sistem moneter kelistrikan, ia mendorong PLN untuk mempertebal barisan mitigasi sejak dini serta membangun jembatan komunikasi yang solid lintas sektor. Menurutnya, langkah antisipatif yang matang akan membuat fungsi pengawasan berjalan lebih objektif tanpa memicu aksi saling lempar tanggung jawab saat terjadi kendala teknis di lapangan.
“Sekali lagi, yang harus kita selamatkan adalah warga masyarakat kita di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke,” tambahnya.
Di samping melayangkan kritik, ia menyatakan dukungan penuh Fraksi PAN terhadap draf kebijakan pemenuhan pasokan batubara medium melalui mekanisme sistem pencampuran (blending) yang saat ini tengah diwacanakan. Kebijakan taktis ini dinilai sebagai solusi solutif untuk menertibkan praktik pasokan hulu dari para pengusaha tambang yang kerap tidak patuh (non-comply) terhadap regulasi domestik.
Menutup pemaparannya, ia menegaskan kesiapan parlemen untuk mengawal ketat peta jalan program strategis PLN ke depan, termasuk target ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt (GW) yang merupakan arahan langsung dari Presiden RI.
Ia berharap segala sumbatan, baik yang bersifat teknis maupun regulasi administratif dalam mega proyek energi terbarukan tersebut, dapat segera diurai dan diselesaikan dengan mulus oleh manajemen baru PLN.
sumber : Fraksi PAN
