Probolinggo, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Dini Rahmania, menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian dagang internasional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), RCEP, hingga WTO, menuntut pemerintah untuk lebih cermat melindungi kepentingan nasional di tengah arus barang dari luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Dini saat menjadi pembicara dalam Temu Wicara Pengawasan di Kraksaan, Probolinggo, Jumat (9/5/2025).
“Menolak barang impor secara mutlak bukan lagi pilihan. Tapi keterbukaan itu harus diimbangi dengan perlindungan ideologi, ekonomi, dan sosial nasional. Salah satunya lewat penguatan ekosistem halal,” ujar Dini.
Ia menjelaskan bahwa ekosistem halal tak hanya bersifat religius, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan publik strategis. Hal ini penting untuk memastikan produk asing yang masuk sesuai dengan nilai, budaya, dan standar masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam.
“Produk halal dan haram harus jelas sejak awal. Ini bukan hanya soal agama, tapi soal kualitas, standar, dan jaminan konsumen,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dini menekankan bahwa penguatan sektor halal bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional, terutama bagi UMKM. Dengan meningkatnya permintaan produk halal secara global, Indonesia seharusnya tidak sekadar menjadi konsumen, tapi tampil sebagai produsen utama.
“Produk yang masuk harus meningkatkan daya saing lokal. Dan lebih dari itu, kita harus jadi pusat produsen halal dunia,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo–Pasuruan) ini.
Dini menyoroti pentingnya penguatan ekosistem halal dari hulu hingga hilir: mulai dari regulasi, sertifikasi, riset, distribusi, hingga literasi konsumen. Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk menjadikan halal sebagai identitas bangsa dan instrumen perlindungan di era perdagangan bebas.
“Halal adalah nilai tambah dan tameng kebijakan publik. Di tengah pasar bebas, ini adalah soft barrier yang sah karena berbasis pada standar mutu dan kepercayaan,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
