Jakarta, PR Politik – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan fokus pada pembahasan proyeksi kebijakan luar negeri serta arah diplomasi Indonesia ke depan. Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir beserta jajaran pejabat eselon I Kementerian Luar Negeri.
Dalam forum itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo secara khusus menyoroti dinamika kawasan serta peran ASEAN di tengah situasi global yang dinilai belum sepenuhnya stabil. Ia menilai ASEAN masih menjadi salah satu kawasan yang relatif stabil, meski tetap menghadapi sejumlah tantangan, termasuk konflik antarnegara bertetangga seperti Kamboja–Thailand serta Myanmar–Timor Leste.
“BKSAP memahami bahwa ASEAN menjunjung tinggi prinsip non-interference, namun dinilai perlu adanya langkah penguatan agar aksi-aksi nyata penyelesaian konflik di kawasan dapat lebih ditingkatkan,” kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Lebih lanjut, Bramantyo mengungkapkan bahwa BKSAP baru-baru ini menggelar pertemuan kehormatan dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Dalam pertemuan tersebut, Sekjen AIPA mengusulkan pemanfaatan ASEAN High Council sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di kawasan Asia Tenggara yang hingga kini belum pernah digunakan.
“Mekanisme tersebut belum pernah digunakan,” imbuh Bram.
Politikus muda Partai Demokrat itu kemudian menyampaikan sejumlah pertanyaan kunci kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pertama, mengenai kemungkinan reaktivasi ASEAN High Council untuk menyelesaikan konflik antarnegara di Asia Tenggara.
“Kedua, apakah penggunaan ASEAN High Council tersebut dapat tetap sejalan dengan prinsip non-interference yang selama ini dijunjung tinggi di ASEAN. Ketiga, apakah terdapat cara lain atau perangkat (tools) lain yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat regional,” tutur dia.
Bramantyo menegaskan Indonesia memiliki berbagai platform yang bisa dioptimalkan guna memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan. Salah satunya melalui AIPA yang selama ini berfungsi sebagai wadah diplomasi parlemen untuk membangun perdamaian dan kestabilan regional.
Ia juga menekankan pentingnya diplomasi parlemen, terlebih DPR RI direncanakan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang AIPA Caucus tahun 2026.
“Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran Indonesia dalam mendorong solusi damai dan kolaboratif di kawasan,” tegas dia.
Sebagai penutup, ia menyampaikan bahwa BKSAP DPR RI dan Kementerian Luar Negeri sama-sama menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan luar negeri pemerintah dengan diplomasi parlemen.
“Sinergi antara BKSAP DPR RI dan Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif dalam menghadapi berbagai tantangan global, serta memastikan diplomasi Indonesia tetap relevan dan efektif dalam memajukan kepentingan nasional,” tandasnya.
