Jakarta, PR Politik – Dominasi generasi produktif dalam daftar pemilih nasional menjadi pijakan krusial untuk mendongkrak kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029. Pembaruan data pemilih dinilai mutlak harus diikuti dengan penguatan pendidikan politik secara berkelanjutan agar partisipasi masyarakat tidak sekadar tinggi secara kuantitas, melainkan juga berbobot secara kualitas.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan jumlah pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 sebanyak 214.354.667 orang.
Dari total tersebut, generasi milenial mencatatkan diri sebagai kelompok terbesar dengan porsi mencapai 32,13 persen, disusul oleh generasi Z sebesar 24,56 persen. Secara kumulatif, hampir 57 persen dari keseluruhan pemilih nasional merupakan representasi dari generasi produktif.
Merespons postur data tersebut, Partai Perindo menilai pembaruan data pemilih wajib dijadikan momentum emas untuk mempererat kolaborasi antara KPU dan partai politik dalam menggalakkan pendidikan pemilih yang berkesinambungan.
“PDPB tidak boleh berhenti sebagai pembaruan data administratif. KPU perlu bersinergi dengan partai politik untuk memperluas pendidikan pemilih secara berkelanjutan sehingga masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami proses demokrasi, mengenali pilihan politiknya, dan mampu mengambil keputusan secara rasional,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (21/7).
Menurutnya, komposisi pemilih yang didominasi oleh kaum muda ini memberikan masukan strategis bagi Partai Perindo dalam memformulasikan program serta agenda politik menuju Pemilu 2029. Ia menekankan bahwa narasi dan kebijakan yang ditawarkan parpol harus bersumber dari kebutuhan riil kelompok yang menguasai suara mayoritas tersebut.
“Mayoritas pemilih berasal dari generasi produktif. Karena itu, agenda politik harus menjawab kebutuhan mereka melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan usaha, pengembangan ekonomi digital, penyediaan perumahan yang terjangkau, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja,” urai mantan Komisioner KPU RI tersebut.
Kompetisi elektoral di masa depan diproyeksikan bakal semakin ketat dan menuntut kedewasaan berpolitik yang berbasis pada program kerja nyata.
“Kompetisi politik ke depan harus semakin bertumpu pada kualitas gagasan dan solusi. Data pemilih harus diterjemahkan menjadi agenda kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat sehingga demokrasi tidak berhenti pada proses memilih, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya mengakhiri keterangannya.
sumber : Partai Perindo
