Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, mendesak manajemen PT Pos Indonesia untuk segera menuntaskan pembayaran hak-hak karyawan yang hingga saat ini masih tertunggak dengan nilai mencapai sekitar Rp158 miliar. Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak pekerja merupakan kewajiban mutlak perusahaan serta bentuk keadilan atas pengabdian yang telah mereka berikan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Rahmat dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
Rahmat mengungkapkan bahwa aspirasi ini diterima langsung oleh Komisi VI DPR RI dari Persatuan Karyawan PT Pos Indonesia. Menurutnya, seluruh jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menjamin terpenuhinya hak-hak para pekerja, terutama kewajiban keuangan yang telah terdata sebagai utang perusahaan.
“Kita harus memastikan bahwa semua BUMN harus menunaikan hak-hak karyawan, baik yang sudah berjasa kemudian terhitung sebagai utang, karena mereka sudah mengabdi, bekerja, mengeluarkan energinya untuk perusahaan,” ujar legislator DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tersebut.
Ia menggarisbawahi bahwa penuntasan tunggakan sebesar Rp158 miliar tersebut bukan sekadar urusan administrasi korporasi, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja beserta keluarga yang bergantung pada hak-hak tersebut.
“Segala utang-utang terkait dengan karyawan PT Pos yang Rp158 miliar itu harus segera ditunaikan oleh PT Pos. Tentu ini banyak keluarga karyawan yang menunggu. Mereka punya anak, mereka punya tanggungan, dan mereka harus diberikan aspek keadilan yang seadil-adilnya,” tegas Rahmat.
Oleh sebab itu, Komisi VI DPR RI secara resmi menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para karyawan dan mendorong manajemen PT Pos Indonesia untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban tanpa ditunda. Ia berharap penyelesaian ini dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang nyata bagi para pekerja.
“Kita Komisi VI mendukung dan menyampaikan kepada PT Pos Indonesia agar segera menuntaskan kewajibannya dan memberikan hak-hak karyawan agar karyawan merasa mendapatkan keadilan,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
