Jakarta, PR Politik — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Cek Endra, mendorong perusahaan BUMN dan swasta untuk memperkuat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan prinsip keberlanjutan serta dampak nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan TJSL yang terarah, terukur, dan konsisten menjadi kunci agar dunia usaha dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah.
“BUMN dan swasta memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. TJSL harus dijalankan secara serius dan berdampak, bukan sekadar formalitas,” ujar Cek Endra, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, TJSL merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang menempatkan dunia usaha sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, program TJSL perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, mencakup pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan infrastruktur sosial.
Cek Endra menilai, TJSL yang tepat sasaran dapat menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam jangka panjang, praktik tanggung jawab sosial yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik dan menumbuhkan iklim investasi yang sehat.
Selama masa reses DPR RI di Provinsi Jambi, Cek Endra menemukan masih banyak wilayah sekitar aktivitas industri energi dan pertambangan yang memerlukan perhatian lebih besar. Ia menekankan pentingnya perusahaan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar program sosial yang dijalankan selaras dengan prioritas pembangunan lokal.
“Kita ingin memastikan masyarakat di daerah penghasil sumber daya juga merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan industri besar. Jika masyarakat sejahtera, maka stabilitas usaha pun lebih terjaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cek Endra menyoroti pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai acuan utama dalam pelaksanaan TJSL. Pendekatan ini, katanya, tidak hanya memperkuat citra positif perusahaan, tetapi juga menjadi tolok ukur tanggung jawab korporasi terhadap pembangunan berkelanjutan.
Ia memastikan, Komisi XII DPR RI akan terus mengawal implementasi TJSL di sektor energi dan pertambangan agar sejalan dengan semangat pemerataan dan keberlanjutan. DPR juga akan mendorong transparansi pelaporan, sinergi lintas sektor, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan hingga evaluasi program.
“TJSL bukan beban, melainkan investasi sosial jangka panjang. Dengan komitmen yang kuat dari BUMN dan swasta, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan beriringan,” pungkasnya.
