Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menyerukan percepatan penyelesaian draf Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Menurut politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut, substansi draf pembahasan regulasi ini telah berada pada fase matang setelah Baleg secara intensif menyerap berbagai masukan komprehensif, baik dari pihak pemerintah maupun elemen masyarakat sipil.
Pernyataan tegas tersebut dilayangkan Martin dalam rapat pleno konstitusional Baleg DPR RI yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).
Ia mengalkulasi bahwa keberadaan RUU Satu Data Indonesia ini mengantongi potensi raksasa untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data nasional secara masif, yang bermuara pada penghematan kas anggaran negara.
“Berapa ratus triliun yang akan dihemat oleh negara kita ini, kalau kita selesaikan SDI ini. Jadi menurut saya sudah saatnya,” ujar legislator NasDem asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Utara II tersebut.
Ia menegaskan bahwa koridor pembahasan draf undang-undang ini telah melewati seluruh tahapan legislasi yang memadai dan akuntabel. Himpunan aspirasi yang dirangkum dari sektor birokrasi pemerintahan hingga kelompok masyarakat dinilai sudah lebih dari cukup untuk mengunci draf final regulasi.
“RUU SDI, sudah cukup banyak kita mendengarkan berbagai aspirasi, baik itu dari pemerintahan maupun kelompok-kelompok masyarakat. Saya rasa dalam proses abstraksi kita sudah lengkap. Jadi kita bisa selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegasnya secara optimistis.
Menurutnya, akselerasi pengesahan RUU SDI sangat mendesak agar jajaran eksekutif memiliki payung hukum serta landasan regulasi yang kokoh dalam mengeksekusi berbagai kebijakan strategis nasional. Adanya integrasi satu data dinilai akan memotong karut-marut penyaluran bantuan sosial (bansos) sehingga intervensi negara menjadi jauh lebih tepat sasaran. Imbas positifnya, pemerintah dapat lebih akurat dalam mengendalikan laju inflasi serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar.
“Bisa cepat kita selesaikan Rancangan Undang-Undangnya. Agar kebijakan-kebijakan dapat segera dilaksanakan, seperti bansos. Dengan adanya SDI ini, kita bisa mengelola inflasi. Harga-harga bahan pokok bisa lebih baik,” urainya memaparkan draf implikasi positif RUU tersebut bagi hajat hidup orang banyak.
Menutup arahannya dalam rapat pleno, ia berharap seluruh fraksi di Baleg DPR RI dan instansi kementerian terkait dapat menjaga ritme kerja kolaboratif ini, sehingga pembahasan RUU Satu Data Indonesia bisa segera dituntaskan ketuk palu. Dengan demikian, asas manfaat dari unifikasi dan integrasi data nasional dapat langsung diimplementasikan dalam menyukseskan berbagai program pembangunan pemerintah.
sumber : Fraksi Nasdem
