Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, menanggapi serius temuan dalam laporan Trade and Industry Brief Volume VIII No. 2 yang dirilis oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Menurutnya, hasil survei tersebut menjadi peringatan keras terhadap kondisi sektor industri nasional yang tengah menghadapi tekanan berat.
“Survei ini menjadi alarm bagi kita semua, khususnya pemerintah, bahwa sektor industri Indonesia sedang menghadapi tekanan berat. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi sinyal bahwa kita harus melakukan koreksi arah,” ujar Kaisar di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Legislator dari Daerah Pemilihan DIY itu menekankan perlunya pemerintah bersikap lebih waspada dan segera menyusun peta jalan (roadmap) industri nasional yang komprehensif, realistis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan global. Ia menekankan bahwa dokumen perencanaan industri harus bersifat implementatif, bukan hanya teoritis.
“Kita butuh roadmap yang tidak hanya indah di atas kertas, tetapi juga bisa dijalankan dengan baik di lapangan. Reformasi industri harus berorientasi pada daya saing, hilirisasi, dan keberlanjutan,” tambahnya.
Kaisar juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam membenahi industri nasional. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan kalangan akademisi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan konkret di lapangan.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dalam sektor industri agar lebih berpihak pada penguatan industri dalam negeri.
“Tanpa keberpihakan yang jelas dan strategi yang tepat, kita berisiko terus tertinggal. Ini saatnya kita bekerja lebih serius dan lebih cerdas untuk masa depan industri Indonesia,” pungkasnya.
Dalam laporan LPEM FEB UI, Indonesia menunjukkan gejala perlambatan ekonomi akibat sejumlah faktor, seperti melemahnya daya beli masyarakat, penyusutan kelas menengah, dan penurunan produktivitas sektoral. Kondisi ini tercermin dalam dinamika industri dan ketenagakerjaan sejak awal 2025.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 mencatat bahwa dari 216,79 juta penduduk usia kerja di Indonesia, sebanyak 153,05 juta orang atau sekitar 70,60 persen masuk dalam kategori angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 145,77 juta orang atau 95,24 persen merupakan pekerja. Namun, hanya 66,19 persen atau sekitar 96,48 juta orang yang bekerja penuh waktu. Sisanya, 33,81 persen atau sekitar 49,29 juta orang, bukan pekerja penuh.
Tim peneliti LPEM FEB UI menilai bahwa sektor industri manufaktur yang seharusnya menjadi penyerap tenaga kerja utama kini menghadapi tantangan deindustrialisasi prematur. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun, jumlah tenaga kerja yang terserap menyusut, dan produktivitas sektoral stagnan.
Sumber: fraksipkb.com
