Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendorong agar pemerintah segera menambah alokasi anggaran bagi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Menurut Asep, pagu anggaran yang saat ini direncanakan sebesar Rp150 miliar untuk Tahun Anggaran 2026 dinilai sangat minim dan hanya mencukupi untuk menutup kebutuhan operasional administratif serta gaji pegawai.
“Jika Kementerian BUMN hanya diberikan pagu anggaran sebesar Rp150 M pada Tahun Anggaran 2026 tentu sangat tidak mencukupi. Anggaran itu hanya cukup untuk membayar gaji pegawai dan biaya-biaya operasional yang sifatnya administratif kantor saja,” tegas Asep.
Ia menilai peran Kementerian BUMN masih sangat strategis meski sebagian besar perusahaan pelat merah telah beralih pengelolaannya ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Pasalnya, Kementerian BUMN tetap menjadi pemegang saham pengendali, regulator, sekaligus pengawas utama, termasuk bagi BUMN berbentuk perum seperti Perum Bulog dan Perum Perumnas.
“Masa Kementerian BUMN diberikan anggaran yang seolah-olah dikondisikan supaya tidak bekerja dan diam saja,” sindir Kang AW, sapaan akrabnya.
Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya peran Kementerian BUMN dalam menata kembali ekosistem bisnis nasional, terutama dengan menyiapkan regulasi yang tidak menutup ruang bagi UMKM dan pengusaha swasta untuk tumbuh dan berkembang.
Ia menyoroti rencana Danantara yang akan memangkas jumlah BUMN melalui pengurangan anak, cucu, dan cicit perusahaan negara, seraya menegaskan agar regulasi Kementerian BUMN tidak membiarkan BUMN bersaing langsung dalam sektor usaha yang dapat dijalankan swasta atau UMKM.
“Jangan sampai keberadaan BUMN yang sekarang sudah di bawah BPI Danantara malah mematikan UMKM dan swasta. Posisi Kementerian BUMN sebagai regulator, perannya sangat penting dalam menjalankan tugas itu,” ujarnya.
Asep juga menggarisbawahi fungsi pengawasan Kementerian BUMN yang memerlukan penguatan, termasuk melalui anggaran tambahan. Ia mencontohkan tindakan tegas yang diambil oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, dalam mengungkap dugaan fraud di tubuh Kimia Farma yang berpotensi merugikan negara hingga Rp1,8 triliun.
“Sebagai contoh, saya mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Bang Arya Sinulingga yang akan melaporkan dugaan fraud di tubuh Kimia Farma ke Kejaksaan Agung,” kata Asep.
Ia menambahkan bahwa Kementerian BUMN harus mampu mendeteksi sejak dini potensi penyimpangan sekecil apa pun di dalam tubuh BUMN melalui sistem audit internal yang ketat.
“Sekecil apa pun potensi fraud yang bakal terjadi di tubuh BUMN, Kementerian BUMN harus bisa mendeteksinya. Untuk kepentingan itu maka penambahan anggaran bagi Kementerian BUMN harus diberikan,” tutup legislator dari Dapil Jawa Barat V tersebut.
Sumber: fraksinasdem.org
