Shenzhen, PR Politik – Indonesia menegaskan komitmen teguhnya untuk memperkokoh tata kelola kehutanan global melalui penguatan perdagangan hasil hutan yang legal dan berkelanjutan. Di samping itu, Indonesia secara terbuka mengajak negara-negara anggota APEC untuk memperkuat kolaborasi konkret dalam konservasi mangrove melalui wadah World Mangrove Center (WMC).
Komitmen strategis tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kemenhut mendorong Indonesia tampil semakin aktif di forum internasional guna memperkuat tata kelola kehutanan, menaikkan daya saing produk hijau, serta memperluas kerja sama mitigasi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.
Dalam forum 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry yang digelar di Shenzhen, Tiongkok, Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Laksmi Wijayanti. Pertemuan tingkat menteri yang mengusung tema “Building a Green Asia-Pacific for Shared Ecological Well-being” ini berfokus pada penguatan pengelolaan hutan lestari, pembangunan ekonomi hijau, serta inovasi teknologi untuk ketahanan kawasan Asia-Pasifik.
Ia menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi kuat melalui keandalan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang diakui dunia internasional dalam menjamin legalitas komoditas perkayuan.
“SVLK menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi bagi perdagangan yang kredibel dan rantai pasok hijau yang dipercaya dunia,” ujarnya.
Meski memiliki SVLK, ia menyatakan bahwa penegakan hukum murni tidaklah cukup untuk memberantas pembalakan liar secara tuntas. Indonesia mendorong reformasi pendekatan melalui optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai roda ekonomi baru bagi masyarakat adat dan lokal di sekitar kawasan hutan.
“Dengan menciptakan nilai ekonomi dari hutan yang tetap lestari, masyarakat memiliki insentif yang lebih besar untuk menjaga hutan dibandingkan menebangnya. Inilah transformasi yang perlu kita bangun bersama di kawasan Asia-Pasifik,” terangnya.
Dalam forum tersebut, Indonesia mendesak ekonomi APEC untuk mempererat kemitraan dalam memperluas akses pasar, membangun interoperabilitas sistem ketertelusuran (traceability), memangkas hambatan teknis perdagangan, serta mengalirkan investasi hijau pada rantai pasok HHBK.
Sebagai pemilik sekitar 23 persen total luas mangrove dunia, Indonesia menyoroti ancaman kerusakan pesisir, termasuk maraknya perdagangan ilegal kayu mangrove untuk produksi arang. Guna menjawab tantangan lintas batas negara tersebut, Indonesia secara resmi memperkenalkan World Mangrove Center (WMC) kepada anggota APEC.
“WMC bukan hanya milik Indonesia, tetapi menjadi platform bersama untuk memperkuat riset, inovasi, pertukaran pengetahuan, serta mobilisasi sumber daya bagi konservasi dan restorasi mangrove dunia,” tegasnya.
Melalui WMC, Indonesia mengundang seluruh anggota APEC untuk melebur ke dalam jejaring penelitian bersama, meningkatkan kapasitas teknis, serta merumuskan solusi berbasis alam (nature-based solutions) demi memproteksi ketahanan wilayah pesisir.
Langkah diplomasi aktif di Tiongkok ini memantapkan posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Menhut Raja Juli Antoni sebagai penggerak kolaborasi internasional yang nyata dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari bagi generasi masa depan.
sumber : Kemenhut RI
