Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah untuk segera menguji dan memperkuat seluruh jaring mitigasi bencana menyusul lonjakan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Penetapan status Level III (Siaga), meluasnya sebaran abu vulkanik ke berbagai provinsi, hingga terganggunya operasional penerbangan dinilai harus dijadikan momentum menguji kesiapsiagaan nasional sebelum berkembang menjadi krisis.
Ia menggarisbawahi pentingnya memetik pelajaran berharga dari sejarah kelam letusan Krakatau 1883 serta bencana tsunami Selat Sunda pada 2018. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terlambat merespons ancaman bencana nontektonik yang dapat datang tiba-tiba.
“Krakatau 1883 telah meninggalkan pelajaran mahal bagi bangsa ini, sementara tsunami Anak Krakatau 2018 membuktikan bahwa bencana besar dapat datang melalui mekanisme nontektonik dan dalam waktu yang sangat singkat. Pemerintah tidak boleh kembali hadir terlambat setelah korban berjatuhan. Saatnya membuktikan bahwa negara mampu bertindak pada fase peringatan, bukan hanya pada fase tanggap darurat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian perkiraan erupsi bukan menjadi alasan bagi otoritas terkait untuk bersikap pasif. Sebaliknya, instrumen kegempaan, deformasi morfologi, hingga pemodelan sensor air laut harus terus dikawal secara intensif.
“Kita harus jujur kepada publik bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat memastikan hari dan jam sebuah erupsi yang lebih besar akan terjadi. Tetapi ketidakpastian bukan alasan untuk menunggu. Pemerintah bisa memantau kegempaan, deformasi dan perubahan morfologi, memastikan sensor laut dan sirene berfungsi, menyiapkan jalur evakuasi, serta memastikan siapa yang mengambil keputusan ketika sinyal bahaya muncul,” ujarnya.
Guna memastikan kesiapan di lapangan, ia mendesak pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah Banten dan Lampung untuk segera mengaktifkan posko koordinasi terpadu 24 jam serta menggelar audit operasional terhadap sirene, jaringan komunikasi, listrik cadangan, hingga rambu evakuasi.
“Jangan ukur kesiapan dari banyaknya rapat atau alat yang pernah dibeli. Ukur dari apakah sirene menyala ketika dibutuhkan, apakah nelayan menerima pesan, apakah warga tahu harus lari ke mana, dan apakah kelompok rentan dapat dievakuasi dalam hitungan menit. Seluruh rantai itu harus diuji sekarang,” tegasnya.
Di samping mengusulkan agar hasil audit awal dalam 72 jam dibuka secara transparan hingga ke tingkat desa, ia mendorong pelaksanaan simulasi evakuasi warga pesisir yang mencakup skenario malam hari dan tsunami vulkanik tanpa peringatan gempa tektonik.
Menutup keterangannya, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, mematuhi batas aman radius 3 kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau, memakai masker pelindung abu, serta senantiasa menyaring informasi resmi dari PVMBG, BMKG, dan BNPB.
“Kesiapsiagaan bukan alarmisme. Justru keterbukaan informasi, latihan yang rutin, dan keputusan dini akan mencegah kepanikan. Jangan sampai kebiasaan reaktif membuat negara selalu selangkah terlambat. Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas ego sektoral, prosedur yang lamban, dan kekhawatiran terhadap citra,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
