Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menilai Payment ID sebagai inovasi penting dalam sistem pembayaran digital yang sedang digagas Bank Indonesia. Sistem ini dirancang untuk memudahkan, mempercepat, dan mengamankan transaksi, dengan target penerapan pada tahun 2030.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat soal keamanan data pribadi, Amin menekankan perlunya prioritas pada aspek keamanan dan kerahasiaan data, regulasi tegas, serta integrasi teknologi yang lancar antara bank, fintech, dan platform pembayaran digital seperti E-Wallet dan QRIS.
“Kami akan mengawal proses implementasi Payment ID agar manfaatnya dapat dirasakan optimal dengan risiko yang dapat diminimalkan,” ujar Amin.
Amin juga meluruskan persepsi publik terkait istilah “semua transaksi bisa dilihat,” menegaskan bahwa Bank Indonesia atau pihak lain tidak dapat mengakses detail keuangan masyarakat secara bebas. Payment ID hanya mencatat identitas pembayaran dan data transaksi yang diperlukan untuk pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran, termasuk pencegahan kecurangan dan pencucian uang. Akses data pribadi untuk keperluan hukum atau perpajakan hanya dilakukan melalui prosedur yang sah.
Selain itu, Amin menyoroti tantangan lain, seperti risiko kebocoran data yang terkait dengan penggabungan berbagai akun, serta ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Ia menekankan pentingnya penerapan protokol keamanan, seperti Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML), serta teknologi verifikasi biometrik dan One-Time Password (OTP).
Sistem Payment ID memungkinkan transaksi lebih praktis dan efisien, mengurangi risiko kesalahan input nomor rekening, mempercepat transfer dana antarbank, dan menurunkan biaya transaksi. Sistem ini juga mendukung inklusi keuangan, mempermudah akses masyarakat yang belum memiliki rekening, dan membantu UMKM menerima pembayaran lebih mudah.
“Kami berkomitmen mengawal pengembangan dan penerapan Payment ID agar inovasi ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional tanpa mengorbankan aspek keamanan dan privasi,” pungkas Amin.
Sumber: fraksi.pks.id
