Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Abraham Sridjaja, mengecam keras insiden intoleransi yang terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (27/6/2025), menyusul pembubaran secara paksa kegiatan retret pelajar Kristen oleh sekelompok warga. Ia menilai peristiwa tersebut sebagai ancaman serius bagi kebhinekaan dan penghinaan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila.
“Peristiwa ini bukan sekadar insiden lokal. Ini alarm bahaya bagi kebhinekaan kita. Jika anak-anak kita tidak bisa beribadah dengan tenang di negeri ini maka kita semua sedang berjalan mundur sebagai bangsa. Ini menodai Pancasila kita, memecah belah bangsa, dan sangat tidak manusiawi,” ujar Abraham dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Abraham menyatakan bahwa tindakan kekerasan berupa perusakan dan pengusiran terhadap pelajar yang tengah menjalankan ibadah tersebut bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk nyata dari penghianatan terhadap prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam sila kedua Pancasila.
“Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak, pelajar-pelajar muda yang seharusnya dilindungi, bukan ditakut-takuti. Ini tindakan pelanggaran hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abraham menilai bahwa beredarnya rekaman video yang memperlihatkan aksi pembubaran tersebut mencoreng wajah toleransi Indonesia di mata dunia internasional. Ia mengingatkan bahwa citra Indonesia sebagai negara plural dan demokratis sedang dipertaruhkan.
Karena itu, ia mendesak Kapolri dan Polda Jawa Barat untuk segera bertindak tegas dan menangkap para pelaku yang telah terekam jelas dalam video insiden tersebut. Ia menilai pendekatan damai dan mediasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan kasus intoleransi semacam ini.
“Kalau negara tidak hadir dan pelaku tidak ditindak maka yang tumbuh adalah ketakutan dan kebencian. Aparat jangan hanya menengahi, tangkap! Hukum harus berlaku untuk semua. Tidak ada tempat bagi intoleransi di republik ini,” tegas Abraham.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan keamanan nasional, Abraham juga mengingatkan bahwa konflik yang dilatarbelakangi oleh intoleransi agama merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial-politik nasional.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat segera melakukan evaluasi nasional terhadap implementasi kebebasan beragama dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.
“Negara harus hadir sepenuhnya dalam melindungi setiap warga negara untuk beribadah menurut keyakinannya. Ini bukan sekadar isu minoritas, tapi soal kemanusiaan dan masa depan bangsa yang menghargai perbedaan,” pungkasnya.
Sumber: kabargolkar.com
