Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L), termasuk yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI. Ia menegaskan bahwa meskipun efisiensi dilakukan, efektivitas program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat harus tetap terjaga.
“Meskipun terjadi efisiensi anggaran, efektivitas program yang berdampak langsung pada masyarakat tidak boleh berkurang. Terutama di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, serta kehutanan,” ujar Titiek dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama pemerintah, Kamis (13/2/2025) malam.
Dalam rapat tersebut, Titiek meminta kejelasan dari para Menteri dan Kepala Badan mengenai jumlah anggaran yang terdampak efisiensi di beberapa mitra kerja, yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Karantina Indonesia. Ia menekankan bahwa pemangkasan anggaran ini berpotensi memengaruhi program-program yang telah direncanakan sebelumnya.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini tidak dapat dipungkiri akan berdampak pada program-program yang telah disusun sebelumnya. Artinya, beberapa program yang telah direncanakan kemungkinan akan mengalami penyesuaian atau pengurangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Titiek menggarisbawahi bahwa langkah efisiensi anggaran harus tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga stabilitas pangan serta keberlanjutan sektor strategis.
“Kami meminta kepada para Menteri dan Kepala Badan untuk memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang diambil tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, menjaga stabilitas pangan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di sektor-sektor strategis,” tegas Titiek.
Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto: Dunia Harus Mengutamakan Perdamaian, Keadilan, dan Dialog
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI juga meminta penjelasan langsung dari kementerian dan badan terkait mengenai program-program yang terdampak pemangkasan anggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan efisiensi tidak menghambat pencapaian target pembangunan dan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Untuk memastikan kebijakan efisiensi ini tidak menghambat pencapaian target pembangunan dan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, maka dalam rapat hari ini Komisi IV DPR RI meminta penjelasan dari para Menteri dan Kepala Badan mengenai program-program yang terdampak efisiensi dalam anggaran belanja di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional, serta Badan Karantina Indonesia,” tutup Titiek.
Sumber: fraksigerindra.id
