Jakarta, PR Politik – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyerukan parlemen negara-negara anggota Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) untuk memperjuangkan pemulihan peran UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina melalui diplomasi parlemen. Seruan ini disampaikan Mardani di tengah pembahasan rancangan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Palestina pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad, Irak.
Mardani mengajak parlemen negara-negara anggota APA untuk mendorong pemerintah mereka menolak upaya unilateral dari negara tertentu yang berusaha mengurangi secara drastis kemampuan finansial dan operasional UNRWA dalam menjalankan kewajibannya melindungi pengungsi Palestina, sesuai dengan tujuan pendiriannya yang tercantum dalam Resolusi PBB 302 tahun 1949.
Baca Juga: Abdul Fikri Faqih Dukung Rencana Pendirian Kampung Haji oleh Presiden Prabowo di Arab Saudi
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) adalah badan internasional di bawah PBB yang bekerja untuk membantu dan melindungi para pengungsi Palestina. Namun, Amerika Serikat berencana untuk menghentikan kontribusinya terhadap UNRWA menyusul desakan dan tuduhan dari Israel agar badan PBB tersebut dibubarkan karena dianggap menampung teroris.
“Ada empat hal fundamental yang harus selalu dijadikan substansi pokok dalam setiap bahasan mengenai Palestina. Yang pertama adalah batas wilayah, yang kedua hak untuk kembali bagi rakyat Palestina, ketiga adalah status pengungsi Palestina, dan keempat adalah akses terhadap air bersih. Tanpa keempat hal tersebut, pengakuan terhadap negara Palestina merdeka akan mengalami kendala. Nah, UNRWA berperan penting dalam penanganan dua dari keempat hal tersebut, khususnya penanganan pengungsi dan hak untuk kembali. Itulah sebabnya UNRWA tidak boleh sampai ‘lumpuh’,” tegas Mardani.
Dalam pidato pembukaannya, Mardani Ali Sera juga mengajak negara-negara anggota APA untuk bersatu dan mendorong penguatan kembali sistem multilateral, yang menurutnya sedang terancam oleh aksi-aksi sepihak dan semena-mena dari negara tertentu.
Sumber: fraksi.pks.id
