Jakarta, PR Politik – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyatakan penolakan konser Andrea Bocelli di Indonesia serta mendukung penuh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Ormas Islam Nasional (Forkomnas).
Sikap tegas tersebut didasari oleh rekam jejak penyanyi tenor asal Italia tersebut yang pernah terlibat dalam penggalangan dana bagi militer Israel (FIDF) serta tampil di Tel Aviv.
“Sikap kami jelas: kami bersama Palestina dan menolak kejahatan Zionis Israel. Andrea Bocelli punya rekam jejak mendukung militer Israel, militer yang sama yang hari ini melakukan genosida di Gaza. Karena itu, konsernya tidak pantas digelar di Indonesia, negeri yang sejak awal berdiri menentang penjajahan,” tegasnya.
Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour tersebut sedianya dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026.
Ia menegaskan bahwa penggalangan dana bagi tentara Israel bukan sebatas tindakan personal, melainkan wujud dukungan terbuka terhadap kekuatan militer yang melakukan agresi di Gaza.
“Menggalang dana untuk tentara Israel bukan sekadar urusan pribadi seorang seniman. Itu bentuk dukungan nyata kepada kekuatan militer yang membunuh puluhan ribu warga Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan. Memberi panggung kepada figur seperti itu sama saja melukai perasaan rakyat Palestina dan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia mengklarifikasi bahwa aksi penolakan konser Andrea Bocelli bukan bentuk pertentangan terhadap ekspresi seni maupun musik secara umum.
“Kami, sebagaimana MUI, tidak menolak seni dan pertunjukan musik yang manusiawi dan berperadaban. Yang kami tolak adalah hadirnya pihak yang terang-terangan mendukung Israel, padahal Israel terus melakukan genosida, melanggengkan penjajahan atas Palestina, dan semakin menjauhkan terwujudnya Palestina merdeka,” tuturnya.
Iat mengapresiasi pencabutan izin konser di Borobudur oleh Polresta Magelang serta ketegasan pemerintah yang sebelumnya membatalkan konser Israel Houghton.
“Kasus Andrea Bocelli dan Israel Houghton punya latar belakang yang sama, yaitu sama-sama berpihak kepada Israel. Maka ukurannya pun harus sama. Kami mengapresiasi keputusan pemerintah soal Israel Houghton dan meminta pemerintah istiqamah dengan menolak juga konser Andrea Bocelli. Jangan sampai ada standar ganda,” tegasnya.
“Langkah ini perlu dituntaskan. Konser di Jakarta pun harus dibatalkan. Komitmen pemerintah ini harus final untuk segala bentuk konser pendukung penjajahan, kejahatan kemanusiaan, dan genosida di mana pun di Indonesia. Langkah ini harus distandardisasi untuk seluruh lembaga negara dan tidak terulang lagi,” katanya.
Menurutnya, konsistensi diplomasi Indonesia di panggung PBB wajib beriringan dengan kebijakan dalam negeri yang menolak segala bentuk panggung bagi penyokong penjajahan, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
“Suara Indonesia di PBB dan forum dunia harus seiring dengan kebijakan di dalam negeri. Kita tidak boleh lantang membela Palestina di luar negeri, tetapi di dalam negeri justru memberi panggung kepada pendukung militer Israel,” ujarnya.
Ia pun mendorong pembentukan mekanisme penilaian baku bagi figur asing yang hendak tampil di Indonesia guna memberikan kepastian industri sekaligus menjaga arah politik luar negeri yang pro-Palestina.
“Indonesia tetap ramah bagi seni dan pariwisata dunia, tetapi tidak untuk pendukung penjajahan. Palestina merdeka adalah harga mati,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
