Jakarta, PR Politik – Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora Indonesia, Rully Syumanda, menilai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mampu mencapai target zero burning karhutla apabila pemerintah memiliki komitmen ketegasan penegakan hukum serta rantai komando pemadaman yang transparan.
Pernyataan tersebut diutarakan dalam diskusi Podcast Gelora Talks bertajuk ‘Rahasia Di Balik Karhutla: Teknologi Ada, Kenapa Tidak Dijalankan?’ yang ditayangkan melalui saluran YouTube Gelora TV pada Kamis (22/10/2026) malam.
Ia mengungkapkan bahwa walau luasan konsesi terbakar pada 2026 diklaim Kementerian Kehutanan berada di bawah angka 1 juta hektar, pekatnya kabut asap yang ditimbulkan meluas hingga Banda Aceh dan Jakarta akibat tingginya tingkat keterbakaran lahan gambut.
“Asapnya sangat luar biasa sampai ke Banda Aceh dan Jakarta karena yang terbakar saat ini adalah lahan gambut. Gambut itu menyerap air, tetapi kalau airnya lepas dan terbakar, kedalaman apinya bisa mencapai 4 meter di bawah permukaan tanah dan sulit dikontrol,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa sistem pemantauan satelit SiPongi sebenarnya telah mampu mendeteksi hotspot hingga luasan meter secara real-time, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terlambat merespons titik api.
“SiPongi itu bisa mendeteksi hotspot hingga luasan meter. Kalau titik hotspot muncul, pemerintah tinggal menghubungi pemegang konsesi untuk segera memadamkan. Kenapa ini tidak dilakukan? Padahal teknologinya ada dan struktur komando sampai ke tingkat desa sudah siap,” jelasnya.
Guna mewujudkan zero burning karhutla, ia mendesak evaluasi dan audit sarana prasarana pemadam kebakaran internal perusahaan dijadikan syarat utama sebelum izin konsesi diterbitkan.
“Kalau perusahaan tidak siap dengan sarpras dan tim pemadamnya, mendingan izinnya dicabut. Jangan sampai izin keluar, land clearing dengan cara dibakar selesai, baru sarprasnya diusulkan,” tegas mantan aktivis WALHI tersebut.
Di sisi lain, ia mendorong harmonisasi tata kelola antarinstansi sesuai Inpres No. 3 Tahun 2020 serta pembagian masker dan obat-obatan ISPA secara masif bagi warga Sumatera dan Kalimantan.
“Penanganan Karhutla tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau saling lempar tanggung jawab antara pusat yang memegang izin konsesi dan daerah yang menanggung dampak kebakaran,” kata Rully Syumanda.
“Tahun depan kita bisa mencapai zero kebakaran. Semuanya tergantung niat dan kemauan untuk menjalankan aturan dan hukum yang ada,” tambahnya.
Ia mengkritik ketidakmampuan membaca pola berulang musim kemarau atau El Nino sejak 1998 yang seharusnya memudahkan langkah pencegahan dini.
“Seorang menteri kehutanan seharusnya sudah bisa melihat kalau ini adalah pola. Ketika masuk El Nino, dia sudah bisa membaca bahwa akan terjadi pembakaran hutan, pasti itu. Karena ini pola yang selalu berulang sejak 1998, harusnya gampang sekali melakukan pencegahan jika kita mau belajar dari masa lalu,” ujarnya.
“Gampang sekali sebenarnya. Mau enggak ngelakuin itu? Mau enggak kita menghindari kepentingan-kepentingan konsesi, kepentingan korporat-korporat yang mengambil untung sangat besar dari proses pembakaran ini?” pungkasnya menegaskan urgensi zero burning karhutla.
sumber : Partai Gelora
