Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Meitri Citra Wardani, mendesak pemerintah untuk memperkuat kapasitas serta infrastruktur mitigasi bencana geologi secara menyeluruh. Imbauan ini dilontarkan menyusul peningkatan aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu (6/9).
Ia menilai bahwa rangkaian gejolak vulkanik yang terjadi dalam kurun waktu bersamaan harus dijadikan alarm peringatan bagi penguatan sistem pemantauan, pemutakhiran instrumen, akurasi pemetaan wilayah rawan, hingga percepatan penyampaian informasi darurat.
“Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujarnya di Jakarta.
Dalam alokasi anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 yang telah disetujui Komisi XII DPR RI sebesar Rp27,37 triliun, Badan Geologi memperoleh porsi sebesar Rp774,82 miliar. Meitri meminta anggaran tersebut dikawal secara terukur agar benar-benar menyentuh fungsi krusial mitigasi di lapangan.
“Yang penting bukan hanya besaran anggaran, tetapi bagaimana dukungan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas Badan Geologi. Kami ingin melihat peningkatan yang terukur dalam keandalan instrumen, cakupan pemantauan, kualitas data, dan kecepatan penyampaian informasi kebencanaan,” tegasnya.
Secara khusus, ia menyoroti lonjakan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang bertahan pada status Level III (Siaga). Erupsi menerus yang tercatat pada 4–6 September 2026 telah menyebarkan material abu vulkanik ke berbagai provinsi, meliputi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, hingga Bengkulu.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini, sebaran abu vulkanik yang melintasi batas administratif mengonfirmasi bahwa penanganan bencana geologi memuat dimensi antarwilayah yang kompleks. Oleh karena itu, sinergi antara Badan Geologi/PVMBG, BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah wajib berjalan tanpa hambatan.
“Kita perlu memastikan rantai informasi berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan dan analisis ilmiah hingga diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi yang kuat menjadi kunci, terutama ketika aktivitas vulkanik berpotensi berdampak lintas wilayah,” katanya.
Menutup keterangannya, ia menggarisbawahi bahwa belanja anggaran di bidang mitigasi bencana geologi tidak boleh dipandang sebagai pengeluaran konsumtif, melainkan investasi jangka panjang untuk melindungi nyawa dan meminimalkan potensi kerugian sosial-ekonomi masyarakat.
“Belanja mitigasi bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi untuk membangun ketangguhan masyarakat. Karena itu, kapasitas mitigasi harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika aktivitas vulkanik meningkat,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
