Surabaya, PR Politik – Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Fraksi Partai Gerindra Komisi VI DPR RI, Khilmi, mendesak agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak sekadar berfokus pada legalitas kelembagaan atau pembangunan fisik gerai. Ia menegaskan pentingnya penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan usaha yang matang dan disesuaikan dengan potensi ekonomi spesifik di tiap wilayah.
Menurutnya, indikator keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan fisik, melainkan dari keberlanjutan bisnis, kekuatan tata kelola, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
“Kita harus membuat kajian sebenarnya di Kementerian Koperasi ini. Kita ini sangat mendukung dengan adanya KDKMP ini. Tetapi apa yang harus didorong roadmap KDKMP ini supaya bisa maju?” tegas Khilmi saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/8).
Politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa penentuan lokasi, pemilihan produk unggulan, hingga mitigasi risiko bisnis wajib diperhitungkan secara cermat sejak tahap perencanaan awal.
“Kita bikin kebijakan itu harus mengukur dampak baik-buruknya,” ujarnya.
Sikap kritis Komisi VI DPR RI ini selaras dengan pandangan akademisi Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, yang menilai homogenisasi model bisnis KDKMP di seluruh daerah tidak tepat dilakukan mengingat keberagaman karakteristik ekonomi desa di Indonesia.
Ia mengusulkan pendekatan model bisnis berbasis potensi lokal yang menempatkan KDKMP sebagai penghubung (hub) antara produksi desa, kebutuhan anggota, dan akses pasar nasional.
“Anggota adalah pemegang peranan penting. Kegiatan usaha dijalankan berdasarkan persetujuan anggota. Koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota,” katanya dalam paparannya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, menggarisbawahi pentingnya kepastian skala ekonomi operasional koperasi. Untuk kawasan perdesaan dengan alokasi penduduk yang relatif minim, ia menyambut baik opsi penggabungan cakupan wilayah antar-desa.
“Jadi jangan khawatir. Itu sudah disampaikan oleh Menteri Koperasi bahwa ada beberapa titik yang barangkali seperti diungkapkan tadi jumlah penduduknya cuma 200, itu akan digabung dengan desa-desa yang bersebelahan,” pungkasnya.
Melalui integrasi roadmap yang terukur, diferensiasi produk, serta perbaikan skala pengelolaan, Komisi VI DPR RI berharap KDKMP dapat bertransformasi menjadi pilar penggerak ekonomi perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan di seluruh Tanah Air.
sumber : Fraksi Gerindra
