Majalengka, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ateng Sutisna, menilai krisis dan dinamika yang dihadapi oleh PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) atau Semarang Zoo tidak boleh dipandang sebagai persoalan lokal satu kebun binatang semata. Kondisi tersebut merupakan cerminan dari persoalan struktural yang dialami oleh berbagai lembaga konservasi di Indonesia, mencakup kesejahteraan satwa, krisis pembiayaan, rendahnya profesionalisme pengelola, keterbatasan fasilitas veteriner, hingga lemahnya sistem pengawasan.
Pandangan tersebut disampaikan Ateng saat menerima kunjungan kerja manajemen Semarang Zoo yang dipimpin langsung oleh Direktur Utamanya serta didampingi Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, di Rumah Aspirasi Saung Nganteur Kahayang, Salagedang, Majalengka, Sabtu (1/8).
Menurutnya, kebun binatang memegang peran strategis sebagai lembaga konservasi, pusat edukasi lingkungan, sekaligus benteng pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, filosofi pengelolaannya tidak boleh semata-mata mengejar profitabilitas, jumlah pengunjung, dan target pendapatan komersial.
“Satwa tidak boleh menjadi korban dari benturan antara target pendapatan, kelemahan manajemen, dan tarik-menarik kebijakan,” tegasnya.
Secara kelembagaan, Semarang Zoo berdiri di atas lahan seluas 8,93 hektare dengan memelihara sekitar 268 ekor satwa dari 62 spesies, serta beroperasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017. Guna mengatasi krisis finansial dan operasional, Pemerintah Kota Semarang telah mengalokasikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp96,86 miliar pada anggaran 2026 yang ditujukan untuk revitalisasi infrastruktur, perbaikan standar kesejahteraan satwa, dan transformasi model bisnis.
Ia menyambut baik alokasi PMD tersebut sebagai momentum emas pembenahan. Namun, ia mewanti-wanti bahwa besarnya suntikan modal tidak akan berdampak signifikan jika tidak diiringi dengan perbaikan tata kelola (governance) yang mendasar. Ia menyinggung kasus serupa yang berulang di daerah lain, seperti di Medan Zoo, Bandung Zoo, hingga dugaan penyimpangan keuangan di Kebun Binatang Surabaya.
“Kasus ini memiliki akar yang sama: pengawasan datang setelah krisis, dan pengangkatan pengelola belum selalu bertumpu pada kompetensi. Indonesia membutuhkan sistem pencegahan, bukan sekadar operasi penyelamatan setelah satwa sakit atau mati,” ujanya.
Ia menyoroti pentingnya manajemen kesehatan satwa yang preventif lewat ketersediaan klinik terstandar, ruang karantina, peralatan medis modern, dokter hewan berpengalaman, serta pemenuhan nutrisi dan pengelolaan reproduksi secara terukur. Di samping itu, kompetensi SDM di bidang veteriner dan manajemen bisnis wajib diperkuat agar fasilitas tidak tergerus oleh infrastruktur yang menua dan minim inovasi.
Guna menyelesaikan persoalan ini secara mendasar, Ateng mendorong penerapan Tujuh Agenda Reformasi Kebun Binatang Nasional:
-
Audit Darurat Terintegrasi: Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kebun binatang di Indonesia.
-
Prioritas Kebutuhan Dasar: Menstabilkan pemenuhan makanan dan kesehatan satwa sebelum melakukan pembangunan fisik skala besar.
-
Sistem Evaluasi & Pemeringkatan: Pemerintah membangun indeks pemeringkatan nasional untuk lembaga konservasi.
-
Ketertelusuran Digital (Digital Traceability): Menerapkan identifikasi digital bagi seluruh koleksi satwa.
-
Restrukturisasi Pembiayaan: Memperbaiki model pembiayaan khusus untuk fungsi-fungsi konservasi.
-
Kemitraan Operator Profesional: Membuka pengelolaan kebun binatang kepada operator profesional secara transparan.
-
Pencairan PMD Bertahap: Khusus Semarang Zoo, dana PMD Rp96,86 miliar wajib dicairkan secara bertahap sesuai capaian indikator pembenahan.
Langkah pembenahan komprehensif ini sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023. Ateng menegaskan bahwa keberhasilan lembaga konservasi ditentukan oleh kualitas habitat, kesehatan satwa, riset, edukasi, serta tingkat kepercayaan publik.
“Jika dikelola transparan, pengelolanya profesional, dan kesejahteraan satwa ditempatkan di atas target komersial, Semarang Zoo dapat bangkit sebagai lembaga konservasi yang sehat sekaligus destinasi edukasi yang membanggakan,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
