Jakarta, PR Politik – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan kesiapan penuh jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mendukung audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Penegasan ini disampaikan dalam Entry Meeting yang digelar di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (5/2).
Langkah ini menjadi awal dari proses audit yang bertujuan menjaga kredibilitas dan transparansi pengelolaan dana publik di sektor transportasi nasional.
”Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Menhub menargetkan Kemenhub mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak 2013. Berdasarkan capaian fiskal 2025, Kemenhub mencatatkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 88,88% atau senilai Rp28,68 triliun. Menariknya, realisasi pendapatan negara dari sektor ini justru melampaui target hingga mencapai 125,25% atau Rp14,07 triliun.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenhub dan menjadi amanah besar yang harus terus kami jaga. Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya,” tuturnya.
Kemenhub mencatatkan tingkat penyelesaian rekomendasi BPK sebesar 87,29% hingga Semester I 2025, angka yang diklaim berada di atas rata-rata nasional. Untuk memperlancar proses audit tahun ini, Menhub menginstruksikan tertib administrasi melalui digitalisasi dokumen dan keterbukaan akses data bagi tim pemeriksa.
”Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan ini, bersikap kooperatif, tertib dalam administrasi dan digitalisasi dokumen, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Tim Pemeriksa BPK RI. Seluruh jajaran Kememhub diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” tegasnya.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi tinggi dengan menyebut Kemenhub sebagai salah satu instansi dengan performa pelaporan terbaik di Indonesia. Ia mencatat bahwa Kemenhub merupakan objek audit dengan cakupan sampling materi paling mendalam di BPK.
“Selama ini Kemenhub memegang rekor, pemeriksaan dengan sampling audit yang paling banyak di BPK, selalu di atas 70% dan juga dengan pendalaman materi. Di beberapa tahun terakhir ini juga Kemenhub selalu menjadi yang terbaik di BPK. Tentunya kami dengan bangga bisa mengatakan bahwa penilaian kami terhadap Kemenhub itu sudah sangat mewakili karena yang paling menyeluruh,” jelasnya.
Pemeriksaan BPK kali ini akan mencakup evaluasi fisik dan administratif di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra hingga Papua, guna memastikan kontribusi Kemenhub terhadap pembangunan nasional berjalan sesuai regulasi.
sumber : Kemenhub RI
