Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhtarudin, terus mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan industri penyimpanan karbon, khususnya melalui teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) serta Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS). Hal ini disampaikan sebagai bagian dari strategi nasional menuju ekonomi hijau dan pencapaian target netralitas karbon.
“Percepatan ini sebagai bagian dari strategi nasional menuju ekonomi hijau dan pencapaian target netralitas karbon,” ujar Mukhtarudin pada Minggu, 25 Mei 2025.
Sebagai Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Mukhtarudin menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat penyimpanan karbon di Asia Tenggara. Kapasitas penyimpanan karbon di tanah air mencapai 572,77 gigaton untuk saline aquifer (akuifer dengan air asin) dan 4,85 gigaton di depleted reservoir (akuifer yang sudah habis airnya).
“Kami mendorong Kementerian ESDM dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan regulasi dan investasi di sektor ini,” tegasnya.
Mukhtarudin juga menilai teknologi CCS bukan hanya solusi untuk lingkungan, tapi juga peluang ekonomi besar yang berpotensi menciptakan ratusan ribu lapangan kerja di Indonesia. Dia menyoroti urgensi transisi energi dari ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, yang saat ini masih menyumbang 67 persen dari sistem kelistrikan nasional.
“Ketergantungan pada batu bara berdampak buruk pada kualitas udara. Teknologi CCS dapat menjadi jembatan menuju energi bersih sambil mempertahankan stabilitas ekonomi,” tambahnya.
Selain itu, Mukhtarudin mengajak kolaborasi internasional, termasuk kerja sama dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) yang dibahas pada Mei 2025, guna mempercepat transfer teknologi dan pendanaan. Ia berharap Indonesia dapat menjadi hub CCS di kawasan Asia-Pasifik, bahkan mampu menyimpan emisi dari negara tetangga.
Meski demikian, dia mengakui masih ada sejumlah tantangan, seperti tingginya biaya operasional CCS dan kekhawatiran bahwa teknologi ini justru memperpanjang umur industri bahan bakar fosil.
Untuk itu, Komisi XII DPR menegaskan pentingnya pendekatan yang seimbang, dengan tetap memprioritaskan energi terbarukan serta perlindungan ekosistem seperti hutan dan lahan gambut sebagai solusi jangka panjang.
“Dengan regulasi yang tepat dan komitmen bersama, industri penyimpanan karbon dapat menjadi tonggak baru bagi Indonesia dalam mencapai target net-zero emission sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau,” pungkas Mukhtarudin.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas, baik dalam maupun luar negeri, untuk bergabung dalam pengembangan industri penyimpanan karbon (CCS). Bahlil menyampaikan bahwa saat ini dunia tengah fokus pada pembangunan industri dengan pendekatan energi dan industri hijau, di mana penangkapan karbon (carbon capture) menjadi salah satu kuncinya.
“Saat ini dunia selalu berpikir sekarang tentang membangun industrialisasi dengan pendekatan green energy dan green industry. Salah satu diantaranya untuk mewujudkannya adalah bagaimana menangkap carbon capture-nya, CO2-nya,” ujar Bahlil pada acara Konvensi dan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) ke-49 Tahun 2025 di ICE BSD Tangerang, Rabu (21/5).
Sumber: kabargolkar.com
