Sumatra Selatan, PR Politik – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Shadiq Pasadigoe, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Ia menilai insiden tersebut bukan sekadar kekisruhan sesaat, melainkan sinyal serius bahwa sistem pengawasan dan tata kelola lembaga pemasyarakatan masih menyimpan banyak kelemahan struktural.
“Kita sangat berharap sistem pemasyarakatan yang benar-benar manusiawi dan berfungsi mendidik warga binaan. Tapi yang kita lihat sekarang, lapas masih jauh dari kata ideal. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa masih banyak yang harus dibenahi,” ujar Shadiq dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Kota Solok) tersebut menambahkan bahwa kerusuhan ini seharusnya menjadi peringatan keras agar pengelolaan lapas tidak berjalan asal-asalan.
“Seperti pepatah Minangkabau mengatakan, ‘Tatumpuak di ateh indak bapucuak, tagak di bawah indak baurek’ (Jika suatu sistem tidak memiliki arah dan pegangan, maka akan mudah terguncang dan rusak),” tegas Shadiq.
Mantan Bupati Tanah Datar dua periode itu menegaskan bahwa reformasi lembaga pemasyarakatan harus berpijak pada prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengamanatkan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.
“Namun dalam praktiknya, sistem pemasyarakatan masih terjebak dalam pendekatan represif, bukan rehabilitatif. Kita butuh pendekatan dan harus memperbaiki dari sistem dan niat yang ada dalam tubuh institusi ini sendiri,” tandasnya.
Tak hanya itu, Shadiq juga menekankan pentingnya manajemen konflik serta pembinaan sumber daya manusia di dalam lapas. Dalam konteks Sumatra Selatan, ia meminta seluruh unsur terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, aparat keamanan, dan lembaga pengawasan seperti DPR, untuk bekerja sama menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, manusiawi, dan benar-benar menjadi tempat pembinaan, bukan balas dendam.
“Oleh karena itu saya minta kementerian terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan, termasuk sistem pengawasan internal, pelatihan petugas, dan perbaikan infrastruktur. Jangan sampai ini bagaikan api dalam sekam yang terus membara dan suatu saat bisa meledak lebih besar,” pungkasnya.
Sebelumnya, kerusuhan besar terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti pada Kamis (8/5) pagi, setelah razia ponsel yang dilakukan sejak malam sebelumnya memicu ketegangan di antara warga binaan. Situasi yang memanas akhirnya berujung pada kerusuhan yang menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas lapas. Guna meredam situasi, pihak lapas meminta bantuan dari Polres, Kodim, dan Brimob untuk mengambil alih pengendalian.
Sumber: fraksinasdem.org
