Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti berulangnya kasus perilaku tidak patut yang dilakukan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Ia mendesak agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap peta jalan pemasyarakatan, dengan melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah insiden di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau. Sebanyak 14 narapidana di rutan tersebut kedapatan menggelar pesta minuman keras dan narkoba. Video kejadian itu pun viral di media sosial dan memicu reaksi publik.
Willy menyebutkan bahwa peristiwa ini menyerupai kejadian serupa yang pernah terjadi di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, pada akhir tahun lalu, serta beberapa insiden lainnya.
“DPR tentu mengapresiasi tindakan cepat dan terukur yang diambil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provinsi Riau dengan mencopot Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru,” kata Willy di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Meski demikian, menurut Willy, pencopotan pejabat tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah. Ia menilai perlunya evaluasi yang lebih mendasar dan menyeluruh terhadap tata kelola rutan.
Komisi XIII DPR, lanjut Willy, akan segera memanggil jajaran kementerian terkait guna mengoordinasikan langkah-langkah perbaikan secara sistemik atas permasalahan tersebut.
Legislator dari Partai NasDem ini juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap pengelolaan lapas dan rutan harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Permasalahan yang terjadi harus diurai satu per satu agar peta jalan perbaikan benar-benar efektif dan berkelanjutan.
“Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir termasuk kasus Lapas Sialang Bungkuk ini. Kita juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak berkenaan dengan sistem pemasyarakatan warga binaan. Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa problem pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia cukup kompleks, sehingga perlu melibatkan banyak perspektif dalam pencarian solusi, guna menemukan akar permasalahan dan mencegah kejadian serupa terulang.
“Fenomena warga binaan yang joget-joget sambil konsumsi miras atau narkoba bukan hanya perlu dilihat dari sisi kelalaian pengelola lapas. Kita perlu temukan akar masalahnya, beyond mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan,” tegas Willy.
Ia juga menekankan perlunya penyelidikan terhadap kemungkinan adanya transaksi di balik pelonggaran aturan yang terjadi. Pemeriksaan terhadap tingkat kesejahteraan pengelola lapas dan penilaian psikologis terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran juga dinilai penting.
Willy menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berdialog dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendorong langkah konkret perbaikan sistem pemasyarakatan. Ia optimistis Menteri Imipas Agus Andrianto mampu bersinergi dengan DPR dalam merealisasikan reformasi tersebut.
“Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas sebagai mitra strategis punya cita-cita yang sama untuk perbaikan sistem pemasyarakatan. Tidak akan sulit mendialogkan langkah perbaikan sistem pemasyarakatan ke depan,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
