Jakarta, PR Politik – Komisi XI DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penurunan jumlah penebusan pita cukai rokok yang dilaporkan oleh beberapa perusahaan industri hasil tembakau. Menurut Wihadi Wiyanto, Politisi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Timur IX, penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa peredaran rokok ilegal juga menjadi penyebab utama.
“Dari data-data yang disampaikan oleh pihak manajemen, memang ada penurunan dalam jumlah penebusan pita cukai. Ini tentunya terjadi karena salah satunya adalah daya beli masyarakat yang menurun. Namun, bukan hanya itu, peredaran rokok ilegal juga menjadi penyebab utama,” ujar Wihadi, Senin (14/4/2025).
Dalam menanggapi persoalan tersebut, Komisi XI DPR RI berencana menyerap masukan dari pelaku usaha dan mitra kerja terkait berbagai keluhan mengenai penurunan penjualan rokok. Hal ini dinilai penting karena sektor ini sangat berkaitan erat dengan penerimaan negara dari cukai.
“Kenapa kami konsentrasi terhadap penjualan rokok? Karena rokok identik dengan penerimaan negara dari sektor cukai. Maka dari itu, kita harus menjaga penerimaan negara di bidang ini,” jelas Wihadi.
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan dialog dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi terbaik. Langkah ini diambil agar industri rokok tetap berjalan dan penerimaan negara tidak mengalami gangguan. Ia pun menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam memberantas rokok ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat.
“Harus ada ketegasan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Kita harus melihat seberapa besar pengaruh rokok ilegal terhadap penurunan jumlah pengguna rokok. Bahkan, bisa jadi ada produk sejenis yang turut memengaruhi pasar. Semua ini akan kita dalami,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wihadi menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap rokok yang masuk melalui jalur penyelundupan laut maupun yang diproduksi tanpa pita cukai resmi.
“Rokok ilegal harus diberantas. Baik itu yang diselundupkan maupun yang diproduksi tanpa pita cukai. Penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten dan menyeluruh,” tutupnya.
Komisi XI DPR RI berharap, melalui dialog dan koordinasi lintas sektor, dapat ditemukan solusi konkret untuk mendorong pertumbuhan industri rokok legal sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor cukai.
Sumber: fraksigerindra.id
