Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, menegaskan bahwa pondasi dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kuat dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global.
Pernyataan tersebut disampaikan Wihadi merespons usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan subsidi energi berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah utang negara.
Menurut Wihadi, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja semata, melainkan juga sebagai instrumen stabilisasi yang aktif menyerap gejolak eksternal agar tidak langsung berdampak pada masyarakat.
“Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif. Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat,” kata Wihadi dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.
Secara fiskal, lanjutnya, kondisi APBN masih berada dalam koridor yang terjaga, dengan defisit yang terkendali serta rasio utang pada level aman. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy. Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global,” ujar Wihadi.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPR telah menerima penjelasan pemerintah terkait langkah refocusing anggaran melalui efisiensi belanja non-prioritas untuk memperkuat subsidi energi. Kebijakan ini dinilai penting guna mencegah efek domino terhadap perekonomian nasional.
“Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Wihadi menilai kebijakan fiskal pemerintah yang menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tekanan global.
“Langkah yang diambil pemerintah bukan semata-mata tentang mencegah kenaikan harga BBM. Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN,” kata dia.
Atas dasar itu, ia mengingatkan semua pihak, termasuk Jusuf Kalla, untuk mempercayai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM.
“APBN masih berjalan dengan baik dan justru keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara,” katanya.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mempertanyakan dorongan kenaikan harga BBM yang dinilai berpotensi membawa tekanan tambahan bagi perekonomian nasional.
“Jadi hal yang mungkin perlu dilihat adalah pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan harga BBM justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi yang lebih berat dalam menangani krisis ini, karena dapat mengakibatkan pelemahan perekonomian kita,” katanya.
Ia pun meminta agar setiap pandangan terhadap kebijakan fiskal mempertimbangkan kondisi riil ekonomi nasional yang saat ini dinilai masih berada dalam tren positif.
“Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan kepada rakyat Indonesia, jadi saya kira sebelum melihat struktur APBN lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu,” tegasnya.
