Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tengah melakukan pembenahan besar terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia menegaskan, reformasi tersebut harus dijalankan secara menyeluruh dan tanpa kompromi.
Tommy Kurniawan—yang akrab disapa Tomkur—menyebut perbaikan di tubuh DJBC sebagai kebutuhan mendesak, mengingat berbagai persoalan yang selama ini membayangi kinerja lembaga tersebut.
Salah satu masalah yang disorot adalah praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya, sehingga negara kehilangan potensi besar dari bea masuk dan bea keluar.
Kasus under invoicing ini mencuat ketika Purbaya melakukan inspeksi mendadak di salah satu kantor bea cukai. Dalam sidak tersebut ditemukan barang impor yang dilaporkan hanya bernilai 7 dolar AS, padahal harga pasarnya mencapai Rp 40 juta–Rp 50 juta.
“Masalah under invoicing ini bukan persoalan kecil. Negara bisa dirugikan dalam jumlah besar. Karena itu, ketika Pak Purbaya meminta DJBC berbenah, saya sangat mengapresiasi dan mendukung langkah tersebut,” ujar Tomkur.
Tomkur juga menyoroti mudahnya barang ilegal masuk ke Indonesia, yang dinilai mengindikasikan adanya potensi praktik kongkalikong di internal aparat kepabeanan. Ia menilai kondisi tersebut mempertegas perlunya pengawasan ketat dan evaluasi mendalam terhadap tata kelola DJBC.
“Masuknya barang ilegal yang begitu mudah jelas menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus ditutup. Menteri Keuangan harus tegas, dan DJBC harus berani melakukan pembenahan internal secara terbuka,” tambahnya.
Meski berbagai persoalan muncul, Tomkur menyatakan keyakinannya bahwa DJBC mampu melakukan transformasi signifikan dan mengembalikan kepercayaan publik. Menurutnya, komitmen kuat Menteri Keuangan dan kerja sama solid di internal DJBC dapat membuat reformasi berjalan efektif.
“Saya optimis DJBC bisa berenang, tidak tenggelam dalam masalah. Dengan perbaikan nyata, saya yakin DJBC dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan negara,” tutup Tomkur.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak DJBC melakukan perbaikan di tengah citra publik yang menurun. Bila tidak, instansi tersebut berpotensi dibekukan dan dialihkan pengelolaannya kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), seperti yang pernah diterapkan pada era Orde Baru.
