Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) bertujuan merumuskan formula penerimaan mahasiswa yang lebih adil, setara, serta mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Kurniasih, sistem penerimaan mahasiswa baru harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemerataan akses terhadap pendidikan tinggi. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena keterbatasan jumlah perguruan tinggi negeri di berbagai daerah.
“SPMB memiliki landasan keadilan, kesetaraan, dan pemerataan. Di sejumlah daerah, perguruan tinggi negeri masih sangat terbatas, sementara perguruan tinggi swasta lebih dominan. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar juga membutuhkan perhatian agar kuota untuk masuk perguruan tinggi negeri dapat lebih memberikan kesempatan yang adil,” ujar Kurniasih dalam keterangan persnya, Kamis (25/6/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menjelaskan, salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan biaya pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Panja SPMB dibentuk untuk menyerap berbagai aspirasi sekaligus merumuskan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem pendidikan tinggi.
“Panja SPMB dibentuk karena kami mendengar langsung aspirasi masyarakat. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan hadir dalam RDP. Tujuannya adalah mencari formula yang tetap dapat memberikan solusi untuk semua pihak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kurniasih juga menyoroti tantangan yang dihadapi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Menurutnya, besarnya kebutuhan biaya operasional menjadi konsekuensi dari upaya menjaga mutu pendidikan, meningkatkan kualitas dosen, hingga memperkuat daya saing di tingkat internasional.
“PTN-BH memiliki upaya yang luar biasa untuk bertahan dan meningkatkan kualitas. Tentu dibutuhkan biaya operasional yang besar, termasuk untuk peningkatan kualitas dosen dan penguatan daya saing internasional. Kami ingin mengetahui secara terbuka seberapa besar kebutuhan dan upaya yang dilakukan sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh,” jelas legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta II tersebut.
Ia menilai keterbukaan data dan transparansi biaya pendidikan menjadi faktor penting untuk membangun pemahaman publik yang lebih komprehensif mengenai kondisi perguruan tinggi. Langkah tersebut juga dinilai dapat menjawab berbagai persepsi yang berkembang terkait biaya pendidikan di PTN-BH.
Lebih lanjut, Kurniasih mengajak seluruh perguruan tinggi bersama para pemangku kepentingan pendidikan tinggi untuk memberikan masukan mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan SPMB tahun 2027.
“Menurut bapak dan ibu, variabel apa yang perlu diperbaiki dalam sistem SPMB 2027 agar isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan tidak lagi muncul. Ini yang sedang kita rembukkan bersama,” ujarnya.
Kurniasih juga menekankan pentingnya membangun narasi positif terhadap seluruh jenis perguruan tinggi di Indonesia, baik PTN-BH, PTN, perguruan tinggi swasta, universitas terbuka, maupun perguruan tinggi kedinasan. Menurutnya, seluruh institusi pendidikan tersebut memiliki peran strategis sekaligus keunggulan masing-masing dalam mendukung kemajuan pendidikan nasional.
Ia berharap seluruh masukan yang dihimpun Panja SPMB dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang mampu menghadirkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang lebih berkeadilan serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa.
“Panja ini mendapatkan banyak pengayaan informasi dan masukan yang sangat berharga. Semua insight tersebut akan kami ramu bersama hasil RDP dengan berbagai pihak sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar adil untuk semua,” pungkasnya.
