Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, menyatakan dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto menyalurkan kapal penangkap ikan berkapasitas 5 Gross Tonnage (GT) hingga 30 GT ke desa-desa nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan keterbatasan armada tangkap yang selama ini dihadapi nelayan Indonesia.
Menurut Usman, peningkatan kapasitas kapal menjadi faktor penting untuk mendorong kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menilai sebagian besar nelayan masih menggunakan kapal berukuran kecil dengan kondisi yang kurang memadai untuk menjangkau wilayah tangkap yang lebih luas.
“Selama ini jangkauan melaut nelayan sempit dan hasil tangkapan minim karena keterbatasan kapal. Dengan kapal 5 GT hingga 30 GT, produktivitas akan meningkat, wilayah tangkap meluas, dan aspek keselamatan nelayan lebih terjamin,” ujar Usman dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).
Usman juga mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak hanya berfokus pada bantuan kapal, tetapi turut menyiapkan dukungan infrastruktur pendukung seperti pembangunan dermaga kecil atau jetty, pabrik es, hingga fasilitas pendingin atau cold storage. Menurutnya, pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir akan menjaga kualitas serta nilai jual hasil tangkapan nelayan.
Kendati demikian, legislator PKB tersebut mengingatkan agar proses penyaluran bantuan kapal dilakukan secara transparan dan berbasis data yang akurat. Ia menilai pendataan penerima bantuan harus dilakukan secara terbuka agar program tidak salah sasaran maupun dimanfaatkan pihak yang tidak berhak.
“Harus ada pendataan yang jelas dan terbuka. Jangan sampai kapal justru tidak digunakan secara optimal. Pengawasan ketat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan kapal benar-benar dikelola secara kolektif demi kepentingan nelayan setempat,” tegasnya.
Usman juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah bersama kelompok nelayan dalam mekanisme pengawasan di lapangan. Ia berharap program ini tidak berhenti pada seremoni penyerahan bantuan, melainkan menjadi langkah nyata modernisasi sekitar 12 juta kampung nelayan di Indonesia.
“Negara harus hadir secara nyata di tengah kehidupan nelayan. Jika dikelola dengan benar, program ini akan menjadi motor penggerak ekonomi pesisir dan menghidupkan sektor kelautan kita,” pungkas Usman.
