Jakarta, PR Politik – Pemerataan akses pangan bergizi di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) hingga kini masih terbentur berbagai tantangan berkecepatan tinggi, khususnya terkait jalur distribusi dan sokongan operasional di daerah terpencil. Hambatan kondisi geografis yang ekstrem serta keterbatasan infrastruktur logistik membuat eksekusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan penanganan yang jauh lebih adaptif di lapangan.
Guna menjawab situasi pelik tersebut, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektoral, injeksi dukungan investasi, serta pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi agar program pemenuhan gizi ini dapat bergulir secara berkelanjutan (sustainable). Merespons kedaruratan ini, Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI 3T) resmi menunjuk Gardian Muhammad sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) organisasi yang baru.
Pengumuman penunjukan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/5). Figur Gardian—yang juga aktif sebagai politisi kawakan sekaligus Ketua DPP Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator Partai Perindo—dinilai memiliki portofolio matang dalam mengonsolidasikan jejaring lintas sektor serta menakhodai program sosial kemasyarakatan di berbagai daerah pelosok.
APGI 3T menggarisbawahi bahwa tata kelola Program MBG di wilayah terpencil mutlak memerlukan pendekatan formula yang berbeda secara diametral dengan wilayah perkotaan. Kompleksitas akses geografis, ketersediaan rantai pasok pangan berbasis lokal, hingga manajemen operasional Dapur MBG menjadi indikator penentu yang wajib diperhatikan demi kelancaran pasokan.
Dalam pidato perdananya, ia menegaskan bahwa pembenahan fungsi Dapur MBG dan peningkatan efisiensi distribusi akan menjadi program prioritas organisasi demi menjamin layanan pangan bergizi dapat menyentuh masyarakat di batas terluar negara secara optimal.
“Fokus utama kami adalah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis Wilayah Terpencil tidak hanya berjalan, tetapi juga berkelanjutan, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah paling sulit sekalipun. Penguatan Dapur MBG, peningkatan efisiensi distribusi, serta konsolidasi investor menjadi prioritas utama ke depan,” ujarnya secara lugas.
Merujuk pada data kemitraan organisasi, APGI 3T mencatat sedikitnya 1.200 investor telah berkomitmen dan berpartisipasi aktif menyokong Program MBG di wilayah terpencil. Kendati demikian, organisasi menilai penggalangan kolaborasi lintas sektor masih harus terus dipacu tanpa jeda demi menjamin keberlangsungan jangka panjang program di zona 3T.
Menatap arah kebijakan ke depan, APGI 3T akan memfokuskan roda pergerakannya pada penguatan struktur Dapur MBG yang diposisikan hibrida sebagai pusat distribusi pangan sekaligus wadah pemberdayaan ekonomi lokal. Langkah ini dibarengi dengan program peningkatan kapasitas (upskilling) modal insani bagi para pengelola dapur, serta penguatan sistem pengawasan (monitoring) berbasis data riil di lapangan.
Sinergi segitiga antara pemerintah, konsorsium investor, dan para pelaku lapangan dinilai menjadi kunci krusial agar efektivitas program dapat tercapai. APGI 3T mengingatkan bahwa tolok ukur keberhasilan Program MBG tidak semata-mata dihitung dari skala besar program di atas kertas, melainkan dari ketepatan strategi eksekusi dan konsistensi pelaksanaan di wilayah yang memiliki tantangan akses paling berat. Oleh sebab itu, wilayah 3T mendesak untuk diposisikan sebagai arus utama dalam penguatan sistem pertahanan pangan dan gizi nasional.
sumber : Perindo
