Jakarta, PR Politik – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, memastikan seluruh kader partainya yang saat ini menduduki kursi DPRD tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi telah dibekali pemahaman mendalam mengenai seni berkomunikasi politik. Keterampilan ini difokuskan pada tata kelola keuangan dan anggaran daerah di tengah impitan konjungtur krisis ekonomi saat ini.
Langkah ini diakselerasi agar barisan legislator Gelora mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran demi meloloskan program-program yang berpihak pada rakyat. Seluruh wakil rakyat dari partai berlambang kompas ini juga dilaporkan telah berdialog dan menerima arahan taktis langsung dari Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Anis Matta.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfuz Sidik saat memimpin upacara penutupan agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional ke-2 Anggota Legislatif (Aleg) Gelora Indonesia di Jakarta, Senin (15/6) sore.
“Saya coba refleksikan dengan pengalaman pengetahuan yang saya dapatkan ketika 15 tahun menjadi anggota DPR RI. Kita perlu memahami bahwa politik itu, memiliki aktor. Dan seorang aktor politik itu, memiliki seni berkomunikasi,” ujarnya membedah rekam jejaknya.
Ia menguraikan bahwa di era digital yang penuh disrupsi siber seperti sekarang, rekam jejak dan performa kerja para anggota dewan sangat mudah dipantau secara real-time oleh publik melalui gawai. Oleh karena itu, kemampuan memperbarui teknik komunikasi massa bertindak sebagai instrumen vital dalam mendongkrak reputasi dan kinerja objektif legislator.
“Jadi apabila kita menjalankan peran dan fungsi sebagai anggota legislatif, maka kata kunci yang paling penting adalah pada kemampuan pada kinerja kita dalam menjalankan fungsi atau seni komunikasi. Karena itu pesan saya apapun yang bapak ibu saudara sekalian lakukan sebagai anggota dewan , pastika semua itu terkomunikasikan ke public, terkomunikasikan ke masyarakat luas, terkomunikasikan ke konstituen,” desaknya.
Kendati mendesak adanya keterbukaan informasi publik, Ketua Komisi I DPR RI periode 2010-2017 ini memperingatkan barisan kadernya agar tidak asal-asalan dalam melempar pernyataan di ruang publik siber karena dampaknya bisa fatal terhadap eksistensi partai.
“Jangan berpikir yang paling penting dalam berkomunikasi, tidak ada komunikasi kebohongan. Komunikasikan semua kebenaran dan fakta selama bertugas di dewan,” cetusnya tajam.
Guna menyokong strategi keterbukaan informasi tersebut, ia mewajibkan seluruh anggota legislatif Gelora memiliki akun media sosial resmi yang aktif, mulai dari Instagram, Facebook, X (Twitter), hingga TikTok.
“Kalau bapak/ibu gaptek seperti saya ini, jangan malu untuk punya asisten yang mengelola akun media sosial. Kalau tidak ada anggaran, bisa minta anak atau saudaranya untuk membantu,” kelakarnya mencairkan suasana forum.
Mantan pimpinan komisi pertahanan DPR RI ini membongkar rahasia parlemen, di mana sebuah kesepakatan politik besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak justru kerap kali dikunci di luar meja formalitas sidang.
“Kepentingan bersama atau kepentingan kolektif itu, biasanya tidak dibangun lewat perdebatan di forum, kenceng-kencangan ngomong di microphone di ruang rapat. Kepentingan bersama itu dibangunnya di luar ruang rapat, di ruang rapat itu itu cuma formalitas sepatunya saja. Di ruang rapat itu, biar kelihatan seru saja, human interst-nya tidak ada,” ungkapnya secara blak-blakan.
Atas dasar realitas sosiologis tersebut, ia mengimbau para legislator Gelora untuk lincah membangun jejaring pertemanan politik yang inklusif, melintasi sekat fraksi kepartaian, serta merangkul jajaran birokrat eksekutif di daerah. Kemampuan melakukan lobi informal ini dinilai menjadi peluru kendali utama yang membedakan kualitas kader Gelora dengan politisi konvensional lainnya dalam mengamankan akses sumber daya demi kepentingan publik.
Selain komunikasi, Mahfuz juga menuntut 73 anggota DPRD Gelora untuk menguasai seni pertarungan atau pengelolaan permainan kekuasaan (power game), termasuk dalam memitigasi riak dinamika konflik vertikal dengan struktur pengurus di daerah.
Guna memuluskan target lompatan elektoral menuju Pemilu 2029, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menugaskan Ketua Korbid Pengelolaan Pejabat Publik, Hadi Mulyadi, untuk memimpin pendampingan dan pengawasan melekat terhadap 73 legislator daerah tersebut. Hadi Mulyadi dinilai sebagai figur mentor yang ideal berkat portofolio lengkapnya yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi, hingga Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Menutup laporannya, koordinasi intensif di bawah komando Hadi Mulyadi ini diproyeksikan mampu menjaga ketahanan kursi daerah yang ada saat ini, sekaligus memperluas raihan suara secara signifikan. Konsolidasi taktis ini menjadi modalitas utama bagi Partai Gelora untuk mengamankan ambang batas parlemen dan memastikan tiket kelulusan fraksi murni menembus Senayan pada Pemilu 2029 secara akuntabel, transparan, serta bersih dari malafidat birokrasi kaku.
sumber : Gelora
