Jakarta, PR Politik – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta, melayangkan draf kritik tajam terhadap pergeseran fungsi partai politik modern. Ia menegaskan bahwa institusi politik wajib dikembalikan pada khitah utamanya sebagai dinamo penggerak transformasi dan mesin perubahan sosial, bukan sekadar menjadi organisasi pasif yang mengekor di belakang arus opini publik atau siber media sosial.
Manifes pergerakan tersebut ditekankan Anis Matta saat memberikan pembekalan taktis dalam agenda bimbingan teknis (Bimtek) nasional yang diikuti oleh 73 anggota DPRD Partai Gelora dari berbagai yurisdiksi daerah di Jakarta, Sabtu (13/6).
“Organisasi politik pada dasarnya diciptakan untuk menjalankan misi sebagai mesin perubahan. Tugas para pemimpin adalah mendengarkan suara rakyat,” urainya di hadapan barisan legislator daerah.
Ia menganalisis bahwa meskipun tidak semua draf aspirasi masyarakat bisa diakomodasi secara instan, seorang politikus tangguh wajib memiliki kapasitas siber dan psikologis untuk membaca cara berpikir massa. Kemampuan itu dinilai krusial agar figur publik andal mengintervensi realitas dan mengarahkan peradaban ke sirkuit yang lebih bermutu. Ia menolak keras draf politisi kosmetik yang miskin visi dan hanya bergerak berdasarkan survei popularitas.
“Kalau kita mampu mengikuti atau mengubah persepsi publik, itu baru pemimpin. Kalau kita mampu mengubah cara masyarakat hidup, itu baru partai politik. Kalau hanya mengikuti arus, kita adalah pengikut, bukan pemimpin,” cetusnya melayangkan doktrin politik asimetris.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI ini menyayangkan fenomena terkikisnya fungsi edukasi parpol akibat syahwat politik praktis yang terlalu didominasi oleh perputaran modal kapital raksasa dan hitung-hitungan draf elektoral jangka pendek. Akibatnya, mayoritas parpol saat ini dinilai mengalami degradasi fungsi, dari yang sejatinya instrumen transformasi sosial menyusut sekadar menjadi kendaraan sewaan demi memasuki lingkaran kekuasaan.
Untuk meruntuhkan dominasi parpol borjuis, Anis meminta kadernya mencontoh rekam jejak historis organisasi kemasyarakatan besar seperti Muhammadiyah. Gerakan keagamaan tersebut dinilai sukses menggurita secara nasional meski mengawali langkah dengan modalitas finansial terbatas, lantaran ditopang oleh draf ideologi yang kuat serta semangat sukarela (volunteerism) yang militan.
“Kalau kita mampu mengubah cara masyarakat hidup, itu baru partai politik,” tegasnya mengulang draf instruksinya di hadapan 73 Anggota DPRD.
Lebih mendalam, Anis meminta barisan anggota legislatif Gelora di tingkat tapak untuk memposisikan diri sebagai dirigen perubahan di daerahnya masing-masing. Ia membeberkan draf realitas bahwa tensi dan hambatan politik yang dihadapi para anggota dewan di daerah sejatinya setara dengan gejolak yang dihadapi dirinya dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, di dalam struktur Kabinet Merah Putih.
“Saudara-saudara sekalian, sebenarnya nasib saudara juga sama dengan saya, dengan Pak Fahri yang sekarang ada di kabinet, yang sekarang sedang diprotes setiap hari, digoyang tiap hari,” ungkapnya secara blak-blakan.
Sebagai pejabat hulu pemerintahan, ia mengakui posisi tersebut menuntut keahlian manajemen krisis tingkat tinggi dalam mengelola banjir kritik dan tekanan publik. Tantangan komunikasi politik akan semakin rumit ketika performa kinerja individu dinilai bersih dan moncer, namun persepsi publik terhadap performa kabinet secara makro sedang mengalami kontraksi atau tren negatif.
Menutup rilisnya, ia menilai kepungan tekanan horizontal ini tidak hanya mengisolasi yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan draf analisis siber luar negeri, ketidakpastian konjungtur global saat ini telah memaksa hampir seluruh administrasi negara di dunia berada dalam sirkuit perjuangan yang sama.
“Memang ada situasi makro yang sekarang ini membuat seluruh negara ada dalam situasi yang sama pada dasarnya, yaitu situasi bagaimana bisa bertahan hidup,” pungkasnya mengunci laporannya, sekaligus memberi garansi bahwa seluruh mesin Gelora akan bergerak akuntabel, transparan, serta bersih dari ego sektoral birokrasi kaku.
sumber : Partai Gelora
