Cimahi, PR Politik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (3/7). Kunker gabungan ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi intensif terkait penanganan teknis perlintasan sebidang kereta api di wilayah perkotaan Cimahi. Langkah strategis tersebut diambil guna menekan risiko kecelakaan fatal sekaligus merumuskan solusi konkret agar mobilitas masyarakat tetap aman di tengah tingginya frekuensi perjalanan kereta api saat ini.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, memaparkan bahwa secara nasional pemerintah telah mengidentifikasi 136 titik perlintasan sebidang kritis pada jaringan Jalan Nasional dengan estimasi total kebutuhan anggaran mencapai Rp30,16 Triliun.
Cetak biru penanganan megaproyek keselamatan ini akan dieksekusi dalam empat tahap hingga tahun 2044. Untuk Tahap I (periode 2025–2029), penanganan akan menyasar 39 titik prioritas dengan memanfaatkan skema pendanaan pinjaman luar negeri.
Di wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri, terdapat 42 titik simpang sebidang (14 di Jalan Nasional dan 28 di Jalan Provinsi) yang masuk dalam radar pengawasan ketat. Tiga titik di antaranya akan segera memasuki fase konstruksi fisik, yakni di wilayah Rajapolah (Tasikmalaya), Bulak Kapal (Bekasi), dan Slamet Riyadi (Cirebon).
“Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan program ini secara bertahap. Untuk Green Book 2026, proyek super prioritas di Prov. Jawa Barat salah satunya adalah Flyover Slamet Riyadi di Cirebon dengan estimasi biaya Rp180,7 Miliar,” urainya.
Ia menambahkan, guna mempercepat eksekusi di titik kritis lain seperti Flyover Bulak Kapal di Bekasi, pemerintah menempuh jalur alternatif dengan mengusulkan pembiayaan lewat skema dana Inpres Jalan Daerah (IJD) atau Bantuan Presiden (Banpres) tanpa harus tersendat menunggu ketukan anggaran reguler.
Dalam penentuan titik koordinat pembangunan, Kementerian PU menegaskan tetap mengacu pada urutan skala prioritas kerawanan yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Perhubungan.
Mendukung langkah tersebut, Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kemenhub, Jumardi, mengungkapkan bahwa fokus utama negara saat ini adalah mengunci aspek keselamatan pada koridor hilir mudik kereta yang memiliki frekuensi lalu lintas sangat tinggi. Di Kota Cimahi sendiri, Kemenhub tengah mengebut pembangunan Flyover dan JPO Pusdikpom bernilai kontrak Rp79,19 Miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC).
“Pembangunan ini sangat mendesak untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta api, terutama Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan kereta lokal yang melintas di jalur Padalarang-Bandung,” tegasnya. Konstruksi layang ini diklaim sebagai solusi permanen untuk menyudahi konflik arus lalu lintas, sementara untuk mitigasi jangka pendek, Kemenhub tetap menyiagakan anggaran penjagaan pos perlintasan.
Menutup rangkaian kunker, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengingatkan jajaran birokrasi agar tidak menghambat pembangunan infrastruktur keselamatan hanya karena perdebatan ego sektoral terkait status kewenangan jalan. Terhadap rencana proyek Underpass Gatot Subroto di Cimahi yang berstatus jalan provinsi, Ridwan menuntut intervensi APBN pusat.
“Meskipun statusnya jalan provinsi, jika kondisi kemacetan sudah parah dan mengancam keselamatan akibat frekuensi kereta cepat, pemerintah pusat harus memberikan dukungan koordinasi dan pengawalan anggaran agar segera terealisasi,” pungkasnya. Komisi V DPR berkomitmen terus mengawal alokasi anggaran ini demi mewujudkan misi besar Zero Accident nasional di sektor transportasi massal.
sumber : Kemenpu RI
