Lampung Timur, PR Politik – Bagi masyarakat yang bermukim di lingkar luar kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), hidup berdampingan dengan Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) telah menjadi bagian dari dinamika keseharian. Namun, di balik kekayaan keanekaragaman hayati tersebut, eskalasi interaksi negatif antara manusia dan gajah liar kian mengancam keselamatan warga, merusak mata pencaharian, sekaligus mengancam kelestarian satwa yang dilindungi itu sendiri.
Merespons urgensi tersebut, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, melakukan kunjungan kerja taktis ke TNWK, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (2/7). Kunker ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral sekaligus memastikan pelaksanaan program mitigasi konflik satwa berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi akar rumput.
Kegiatan diawali dengan pengarahan dan pembinaan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, mulai dari perwakilan Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Timur, Danrem 043/Garuda Hitam, Dirkrimsus Polda Lampung, hingga akademisi dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dan mitra konservasi.
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa TNWK yang memiliki luas sekitar 125.631 hektare merupakan salah satu benteng terakhir kantong habitat Gajah Sumatra dengan populasi tersisa berkisar antara 146–170 individu. Ironisnya, ancaman gesekan horizontal di lapangan terus melonjak. Dari 38 desa penyangga, sebanyak 17 desa kini berada dalam zona interaksi langsung dengan gajah liar.
“Penanganan interaksi negatif gajah di Taman Nasional Way Kambas bukan hanya isu konservasi, tetapi juga isu kemanusiaan, keamanan wilayah, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan,” tegasnya secara lugas.
Ia menjelaskan bahwa langkah mitigasi ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Program penanganan konvensional kini dirombak untuk tidak sekadar berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan membangun sistem proteksi yang lebih permanen.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Kementerian Kehutanan dalam mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 melalui penguatan perlindungan kawasan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Ia mengingatkan agar setiap penyesuaian teknis di lapangan tidak melenceng dari misi utama, yakni menurunkan grafik konflik secara drastis.
“Keberhasilan program ini harus diukur dari dampaknya: apakah kejadian interaksi negatif menurun, apakah masyarakat merasa lebih aman, apakah gajah lebih terlindungi, dan apakah tata kelola kawasan menjadi lebih kuat,” paparnya.
Usai memimpin rapat pembinaan, ia bersama rombongan delegasi bergerak meninjau titik krusial di Resort Margahayu, melakukan penanaman vegetasi sereh merah, serta menghadiri groundbreaking pembangunan view deck di Pusat Latihan Gajah (PLG) Way Kambas.
Rombongan juga memeriksa progres pembangunan embung air, melakukan interaksi dengan gajah binaan, hingga melakukan inspeksi mendalam terhadap proyek infrastruktur Gerbang Utama TN Way Kambas dan pemasangan pagar pipa baja pertahanan perimeter.
Menutup rangkaian kunjungan kerjanya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk merekatkan kolaborasi dan mempercepat penyelesaian pekerjaan prioritas. Indonesia diharapkan mampu melahirkan model mitigasi konflik manusia dan satwa liar modern yang berbasis pada akurasi data, teknologi satelit/geospasial, serta partisipasi aktif masyarakat lokal.
sumber : Kemenhut RI
