Labuan Bajo, PR Politik – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra Komisi VIII DPR RI, H. M. Husni, mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani dampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, tingkat kompleksitas dampak bencana di lapangan tidak mungkin dibebankan penuh kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semata.
Ia menilai dampak bencana tidak hanya mencakup jatuhnya korban jiwa, melainkan turut merusak infrastruktur, mengganggu pelayanan publik, hingga melumpuhkan kondisi sosial dan psikologis masyarakat terdampak. Oleh karena itu, keterlibatan aktif kementerian teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing menjadi prasyarat mutlak.
Hal tersebut ditegaskan Husni saat mengikuti peninjauan lapangan Komisi VIII DPR RI ke Posko Utama Penanganan Darurat Bencana di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (23/8).
“Itu sudah pasti tidak bisa ditangani oleh BNPB sendiri. Karena yang terjadi itu bukan kerusakan daripada fisik dan bukan hanya meninggal dunia, tapi di sini jalan yang rusak,” katanya.
Ia memaparkan bahwa kerusakan infrastruktur fisik seperti akses jalan utama, gedung sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas kesehatan memerlukan penanganan langsung dari kementerian teknis terkait agar percepatan masa pemulihan dapat berjalan lebih terarah.
Selain persoalan fisik, ia menyoroti tingginya jumlah warga yang terpaksa mengungsi. Lonjakan angka pengungsi ini menuntut penanganan dari aspek sosial-psikologis, terutama pendampingan pemulihan trauma (trauma healing) bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Di samping itu, ia menyentil maraknya isu tidak bertanggung jawab mengenai potensi gempa susulan yang memicu kepanikan warga. Ia mendesak pemerintah menggandeng kementerian teknis di bidang komunikasi untuk memperkuat diseminasi informasi resmi.
“Tentunya banyaknya beredar berita-berita hoaks. Tentunya di sini, di salah satu sisi, perlunya kemitraan dengan Kementerian Komdigi,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ia menambahkan, pemulihan akses transportasi dan jalan menjadi prioritas mendesak. Kerusakan moda jalan berpotensi menghambat distribusi logistik serta pergerakan bantuan menuju titik-titik pengungsian terisolasi.
“Seperti tadi, kesulitan daripada pendropingan logistik itu juga peran daripada Kementerian PUPR itu harus segera didatangkan. Makanya kita terus memperkuat BNPB selaku komandan di lapangan di dalam masalah kebencanaan ini,” tegasnya.
sumber : Fraksi Gerindra
