Jakarta, PR Politik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) terus memperkuat kualitas serta pelindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang. Langkah strategis ini ditempuh melalui modernisasi fasilitas pelatihan, peningkatan kapasitas instruktur, hingga penyesuaian kompetensi yang presisi dengan kebutuhan industri di Negeri Sakura.
Penguatan tersebut mengemuka dalam forum JICA–Kemnaker Final Activity Sharing Seminar bertajuk “Overview of Kemnaker and JICA Cooperation Framework and Achievements 2023–2026” yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (24/8). Forum ini menjadi sarana evaluasi atas capaian program selama periode 2023–2026 sekaligus pemetaan kebutuhan pengembangan ke depan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa rekam jejak kerja sama sepanjang 2023–2026 memberikan pembelajaran berharga dalam menyiapkan pekerja migran Indonesia. Ia menekankan bahwa akselerasi mobilitas tenaga kerja wajib diimbangi dengan kesiapan kompetensi teknis dan jaminan pelindungan hukum yang kuat.
“Keberhasilan kerja sama ini tidak boleh hanya diukur dari angka statistik penempatan tenaga kerja semata. Yang terpenting adalah menggeser paradigma dari sekadar penempatan tenaga kerja menjadi kemitraan pengembangan SDM yang memberikan pelindungan secara menyeluruh,” ujarnya.
Urgensi penataan ini kian mendesak seiring melonjaknya jumlah peserta dalam berbagai skema mobilitas tenaga kerja ke Jepang. Pada program Technical Intern Training Program (TITP), jumlah peserta melonjak drastis dari 43.145 orang pada 2022 menjadi 124.967 orang pada 2025. Sementara pada skema Specified Skilled Worker (SSW), lonjakan peserta mencatatkan kenaikan dari 12.634 orang menjadi 86.955 orang pada periode yang sama.
Guna merespons lonjakan kuota tersebut, survei infrastruktur telah dilakukan terhadap 21 fasilitas Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta BPVP di seluruh Indonesia. Langkah ini memastikan bahwa seluruh sarana pembekalan pra-keberangkatan memenuhi standar kualifikasi industri Jepang.
Penguatan SDM pengajar juga diprioritaskan. Sebanyak 200 instruktur dari tujuh lembaga pelatihan telah mengikut program peningkatan kemahiran bahasa Jepang, sementara 48 instruktur balai vokasi menyelesaikan program Training of Trainers (ToT). Selain keterampilan teknis, para calon pekerja dibekali pemahaman mendalam terkait bahasa, budaya, etika kerja, serta literasi migrasi aman di sembilan daerah.
Guna memastikan keselarasan berbasis demand-driven, Kemnaker dan JICA telah menyusun SSW Output Matrix pada 16 bidang keahlian serta menjalin kemitraan langsung dengan pemerintah daerah di tujuh prefektur Jepang, termasuk Miyagi, Mie, Ehime, Kagawa, Miyazaki, Yamaguchi, dan Kumamoto.
Kemnaker juga mendokumentasikan 100 studi kasus alumni pemagangan untuk memetakan keberlanjutan karier dan peluang wirausaha pasca-kepulangan ke tanah air.
Ia kembali menegaskan bahwa kuantitas pengiriman tidak boleh mengabaikan substansi kualitas dan keselamatan pekerja di negara penempatan.
“Kami optimistis sinergi ketenagakerjaan Indonesia-Jepang akan terus berkembang menjadi kemitraan yang semakin strategis, konkret, dan berdampak luas bagi kemajuan bersama,” pungkasnya.
sumber : Kemnaker
