Jakarta, PR Politik – Fraksi Partai Demokrat menerima perwakilan jemaah korban dugaan penipuan Travel Hanania dalam agenda audiensi resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). Di hadapan Anggota Kelompok Komisi (Poksi) VIII Fraksi Partai Demokrat, Nanang Samodra dan Guntur Sasono, para korban menyampaikan keluhan terkait kejelasan pembatalan keberangkatan, mandeknya pengembalian dana (refund), hingga belum pastinya penanganan hukum atas kasus tersebut.
Perwakilan jemaah terdampak, Ulie Amelia, membeberkan kronologi pembatalan pertama yang terjadi pada 18 Maret, dilanjutkan dengan pembatalan menyeluruh untuk jadwal keberangkatan periode Syawal pada 25 Maret. Pascamengadu ke berbagai pihak, jemaah sempat dimediasi pada 14 April dengan kesepakatan dua skema penyelesaian: pengembalian dana 100 persen secara bertahap atau penjadwalan ulang (rescheduling). Namun dalam praktiknya, skema tersebut dinilai gagal direalisasikan oleh pihak travel.
Ia menambahkan, kegagalan berangkat ini memicu dampak kerugian material dan psikologis yang besar. Banyak jemaah yang telah menguras dana tabungan, dana pensiun, hingga terlanjur mengambil hak cuti kerja demi persiapan ibadah ke Tanah Suci.
Kuasa hukum yang mewakili 1.467 korban dari Legalnext Attorneys at Law, Joddy Mulyasetya Putra, menggarisbawahi bahwa polemik ini mencerminkan celah kelonggaran aturan, lemahnya fungsi pengawasan, serta belum andalnya sistem operasional penyelenggara umrah di Indonesia. Dalam audiensi tersebut, pihak kuasa hukum turut menyerahkan naskah akademik yang memuat usulan reformasi regulasi, di antaranya penerapan skema satu virtual account untuk satu jemaah serta pembuatan dashboard early warning system guna memantau rekam jejak dan profil risiko travel umrah secara transparan.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Poksi VIII Fraksi Partai Demokrat, Nanang Samodra, mengonfirmasi bahwa seluruh berkas laporan dan naskah usulan dari perwakilan korban telah dicatat untuk ditindaklanjuti secara mendalam. Ia turut memberikan apresiasi atas tawaran solusi konkret dari para jemaah dan berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi tersebut dalam Rapat Kerja bersama kementerian terkait di Komisi VIII DPR RI.
sumber : Fraksi Demokrat
