Jakarta, PR Politik – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dan Menteri Luar Negeri Republik Sosialis Viet Nam, Le Hoai Trung, resmi menandatangani Rencana Aksi untuk Pelaksanaan Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Viet Nam 2026–2030 (Plan of Action for the Implementation of the Comprehensive Strategic Partnership). Penandatanganan dokumen penting ini dilakukan dalam Sidang Komisi Bersama ke-6 (Joint Commission for Bilateral Cooperation/JCBC) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (14/7).
Rencana aksi tersebut akan menjadi panduan operasional selama lima tahun ke depan untuk memperdalam kolaborasi di berbagai sektor kerja sama konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat kedua negara, sekaligus memperkuat peningkatan status hubungan bilateral yang telah disepakati sejak 2025.
Kedua negara sepakat memperluas ekspansi kemitraan pada kluster industri berteknologi tinggi, ekonomi digital, ketahanan pangan, pertanian, energi, kesehatan, industri halal, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta pendidikan.
Di sektor ekonomi, Jakarta dan Hanoi mengunci komitmen bersama untuk mendongkrak target volume perdagangan bilateral hingga menyentuh angka USD 18 miliar pada tahun 2028 mendatang. Guna mengamankan target ambisius tersebut, kedua menlu sepakat untuk mereaktivasi Joint Committee on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JC-ESTC) sebagai instrumen utama pemotong hambatan investasi.
Sementara di bidang politik dan keamanan, diplomasi kedua negara berfokus pada penyelesaian batas wilayah, penguatan pertahanan, keamanan maritim, pemberantasan illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF), serta penanggulangan kejahatan lintas negara secara terpadu.
Selain mempertebal kerja sama bilateral, Sugiono dan Le Hoai Trung memanfaatkan forum ini untuk bertukar pandangan mengenai dinamika geopolitik global. Kedua menlu menegaskan kembali pentingnya menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN sebagai pilar utama dalam merawat perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
Indonesia dan Viet Nam juga berada di posisi yang sama dalam mendukung Five-Point Consensus (5PC) ASEAN sebagai kerangka utama penyelesaian krisis politik di Myanmar. Di samping itu, eskalasi konflik di Timur Tengah turut dibedah guna mengantisipasi implikasi buruknya terhadap jalur perdagangan, pasokan energi, serta ketahanan pangan regional.
Hubungan diplomatik Indonesia dan Viet Nam sendiri telah mengakar kuat sejak 30 Desember 1955. Peningkatan status hubungan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun lalu kini diperkuat dengan rencana aksi nyata ini, mencerminkan sinergi dua kekuatan ekonomi ASEAN yang tengah tumbuh pesat di kawasan.
sumber : Kemlu RI
