Tanggap Darurat Nataru, Kementerian PU Kerahkan Alat Berat Percepat Pemulihan Konektivitas Pascabencana di Sumatera

Jakarta, PR Politik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan percepatan pemulihan infrastruktur konektivitas pascabencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan darurat dilaksanakan selama 24 jam agar seluruh konektivitas utama di tiga provinsi tersebut dapat segera kembali tembus guna mendukung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, khususnya pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah membuka seluruh akses darat, meskipun kondisi di lapangan saat ini masih sangat menantang.

“Prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar seluruh bantuan dan peralatan dapat masuk dengan aman. Kementerian PU akan terus menambah dukungan alat berat dan personel sesuai kebutuhan, serta bekerja erat dengan BPBD dan pemerintah daerah agar penanganan berlangsung efektif,” kata Menteri Dody di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/12).

Berdasarkan hasil identifikasi Balai Teknis Kementerian PU hingga 2 Desember 2025, total terdapat 253 titik longsor

dan 86 titik banjir yang mengakibatkan kerusakan pada jalan nasional.

  • Aceh: Terdapat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang berdampak pada 35 ruas jalan nasional serta 14 jembatan putus.

  • Sumatera Utara: Terdapat $144$ titik longsor dan 20 banjir yang mengakibatkan kerusakan pada $25$ ruas jalan serta 4 jembatan nasional.

  • Sumatera Barat: Terdapat 63 titik longsor dan 32 titik banjir mengakibatkan gangguan pada 30 ruas jalan nasional serta 3 jembatan mengalami scoring.

“Sebagian besar jalur sudah kita upayakan. Beberapa daerah yang penting hari ini sudah bisa diakses tetapi belum terbuka sepenuhnya, termasuk jalur dari Sumatera Utara ke arah Tapanuli… Di Sigli–Bireuen dan arah Sibolga, akses sudah terbuka, tetapi baru kemarin kendaraan kecil yang bisa lewat. Hari ini truk-truk kecil sudah bisa masuk sehingga bantuan bisa segera bergulir. Ini sangat krusial karena sebelumnya bantuan harus lewat laut,” kata Menteri Dody.

Baca Juga:  Menko AHY Tinjau PSEL Di Benowo, Sebut Pemerintah Akan Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah Lewat Teknologi

Kementerian PU saat ini mulai melakukan pemasangan Jembatan Bailey pada jembatan-jembatan prioritas untuk penanganan darurat jembatan putus. Fokus utama di Sumatera Utara adalah membuka konektivitas pantai utara Sumatera menuju Tapanuli, yang merupakan satu-satunya akses logistik darat.

“Fokus kita hari ini adalah membuka konektivitas pantai utara Sumatera menuju Tapanuli. Jalur dari Sumut ke arah barat belum terbuka sehingga distribusi bantuan terhambat. Kami kerahkan semua alat berat, dan bila kurang akan kita penuhi dari provinsi-provinsi terdekat yang tidak terdampak, misalnya Riau, Bengkulu, dan Lampung,” ujar Menteri Dody.

Selain mobilisasi Jembatan Bailey, Kementerian PU juga mengupayakan perbaikan pada jalan nasional dengan pengisian agregat dan aspal pada jalan amblas, pemasangan bronjong dan geotekstil, pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT), penutupan longsoran dengan terpal, penimbunan ulang dan pemadatan. Seluruh pekerjaan darurat ini diharapkan dapat selesai paling lambat 16 Desember 2025.

Balai-Balai Teknik Kementerian PU juga secara terpadu terus melakukan pembersihan material longsor dan banjir bandang, membantu pencarian korban, penanganan alur sungai, normalisasi sungai, pembersihan sedimen, dan pembukaan jalur darurat.

sumber : Kemenpu RI

Bagikan:

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru