Padangsidimpuan, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI, Andar Amin Harahap, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai program strategis yang digulirkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program-program tersebut mencakup Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadopsian sertifikat elektronik, hingga integrasi layanan pertanahan berbasis digital demi menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Seruan tersebut disampaikan Andar saat menghadiri agenda Sosialisasi Program Strategis ATR/BPN yang diselenggarakan di Mega Permata Hotel, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Selasa (28/7).
“Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami hak dan prosedur layanan pertanahan sehingga program-program pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan masif pada layanan pertanahan lewat deretan transformasi mendasar. Kebijakan itu meliputi digitalisasi sistem, akselerasi sertifikasi tanah rakyat, penataan tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, hingga mitigasi pencegahan sengketa dan konflik agraria.
Ia menggarisbawahi masih tingginya persentase warga yang belum mengerti mekanisme serta prosedur program strategis ATR/BPN. Oleh sebab itu, edukasi dan sosialisasi dinilai wajib digelar secara berkesinambungan agar publik mendapatkan kejelasan prosedur pengurusan hak tanah secara legal.
Di samping itu, ia membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai pengaduan persoalan pertanahan di daerah. Masukan riil tersebut akan dijadikan bahan evaluasi bagi Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan atas implementasi kebijakan agraria nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, memaparkan bahwa pihaknya tengah memfokuskan akselerasi pada sejumlah program prioritas di daerah. Salah satu target terdekat adalah penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang diproyeksikan tuntas secara keseluruhan pada Agustus 2026.
Di samping tanah wakaf, Kantah Padangsidimpuan juga memprioritaskan validasi kualitas data pertanahan serta migrasi menuju penerapan sertifikat elektronik demi meningkatkan aspek keamanan dokumen publik dari risiko pemalsuan.
sumber : Fraksi Golkar
