Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai bahwa besarnya volume intervensi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sepanjang tahun 2026 membuktikan bahwa negara memiliki instrumen serta ketahanan pasokan yang sangat kuat untuk menjaga stabilitas pangan. Dengan adanya tambahan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta kelanjutan bantuan pangan hingga akhir tahun, total alokasi penggunaan CBP diproyeksikan mendekati angka 4,5 juta ton.
“Empat setengah juta ton adalah angka yang sangat besar. Ini menunjukkan negara hadir dan memiliki kekuatan stok untuk menjaga masyarakat. Sekarang yang perlu kita pastikan adalah setiap beras yang keluar dari gudang benar-benar terasa manfaatnya pada harga yang dibayar rakyat,” katanya di Jakarta.
Berdasarkan catatan Perum Bulog per 16 September 2026, realisasi SPHP telah menyentuh angka 799.593 ton atau 96,57 persen dari target awal sebesar 828 ribu ton. Di samping itu, penyaluran bantuan pangan tahap Februari–Maret telah tersalurkan 662.867 ton dan periode Juli–September mencapai 618.581 ton. Secara akumulatif, sekitar 2,08 juta ton beras telah terdistribusi kepada publik, dengan sisa stok cadangan Bulog masih terjaga kokoh di kisaran 4,6 juta ton.
Ia mengapresiasi ketersediaan stok yang melimpah dan akselerasi distribusi tersebut. Namun, ia menekankan agar ruang intervensi ini dieksekusi secara presisi sesuai dinamika harga di masing-masing daerah.
“Stok kita kuat, berasnya tersedia, jaringan Bulog juga tersebar sampai daerah. Ini modal yang sangat baik. Tahap berikutnya adalah membuat intervensinya semakin presisi: berapa ton masuk ke suatu daerah, harga sebelum intervensi berapa, dan setelah SPHP masuk harga turun berapa rupiah,” ujarnya.
Merujuk data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 13 September 2026, rata-rata harga beras medium nasional berada di angka Rp13.669 per kilogram (turun 0,03 persen dalam sepekan), sementara beras premium di tingkat Rp16.166 per kilogram (turun 0,02 persen). Laju inflasi beras tahunan pada Agustus 2026 juga tercatat melandai menjadi 2,77 persen dari periode sebelumnya sebesar 3,10 persen.
Ia menilai tren positif ini harus dipertahankan lewat tolok ukur evaluasi kebijakan yang lebih progresif dan terukur.
“Selama ini kita sangat terbiasa berbicara berapa ton SPHP yang tersalurkan. Saya ingin kita maju satu langkah. Setiap 100 ribu ton SPHP yang kita gelontorkan, harga beras turun berapa rupiah per kilogram? Kalau ukuran itu kita punya, kita bisa mengetahui daerah mana yang intervensinya efektif dan daerah mana yang distribusinya masih perlu diperbaiki,” tegasnya.
Menghadapi tantangan fenomena kemarau panjang, pemerintah telah memutuskan untuk menambah alokasi SPHP sebesar 1 juta ton. Bapanas saat ini tengah memproses perhitungan dan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk menyokong tambahan kuota tersebut.
Ia mengingatkan bahwa besarnya porsi anggaran fiskal yang dikucurkan—di mana kuota awal 828 ribu ton memakan alokasi subsidi Rp4,97 triliun—harus dibarengi dengan penerapan prinsip value for money yang ketat.
“Karena uang negara yang digunakan besar, manfaatnya juga harus bisa kita ukur dengan terang. Berapa rupiah subsidi yang dikeluarkan, berapa kilogram beras yang sampai ke masyarakat, dan bagaimana dampaknya terhadap harga. Di situlah prinsip value for money dalam kebijakan pangan bisa kita wujudkan,” katanya.
Legislator ini menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh kebijakan intervensi berbiaya triliunan rupiah ini adalah memastikan keterjangkauan harga di tingkat konsumen tanpa mengorbankan kesejahteraan para petani.
“Kita berbicara 4,5 juta ton, stok 4,6 juta ton, dan intervensi bernilai triliunan rupiah. Tetapi bagi sebuah keluarga, ukurannya jauh lebih sederhana: ketika datang ke pasar, berapa harga beras yang harus mereka bayar. Saya ingin kekuatan stok negara yang besar itu semakin terasa sampai ke meja makan keluarga Indonesia,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
