Jakarta, PR Politik – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memastikan pemantauan kualitas udara di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berjalan secara real time. Langkah ini diambil guna menyediakan rujukan akurat bagi masyarakat dalam memitigasi risiko kesehatan di tengah fluktuasi kondisi atmosfer.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH, Edward Nixon Pakpahan, dalam Konferensi Pers Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Kamis (17/9).
Ia menjelaskan, pemerintah melalui KLH/BPLH menyediakan layanan informasi kualitas udara via aplikasi ISPUNET yang diperbarui secara berkala setiap 30 menit. Pemutakhiran berkala ini krusial mengingat kualitas udara dapat berubah sewaktu-waktu dipengaruhi oleh dinamika titik api, arah angin, hingga kondisi atmosfer.
“KLH/BPLH itu sudah fokus bagaimana menyiapkan informasi kualitas udara yang valid dan real time. Jadi, masyarakat bisa melihat kondisi kualitas udara di wilayahnya secara real time, karena kualitas udara ini bisa berubah-ubah. Dengan melihat informasi tersebut, masyarakat bisa menyesuaikan aktivitasnya, terutama kalau kondisinya sudah tidak sehat,” ungkapnya dalam sesi konferensi pers bersama kementerian/lembaga terkait.
Merespons kondisi tersebut, KLH/BPLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, memperbanyak kegiatan di dalam rumah, serta memprioritaskan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Dari sudut pandang komunikasi krisis, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Honi Havana, menekankan bahwa penyampaian data penanggulangan karhutla harus dikelola secara cermat untuk meredam potensi kepanikan publik tanpa mengorbankan transparansi.
“Kecepatan informasi memang dibutuhkan, tetapi ketepatan informasi jauh lebih menentukan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nursodik Gunarjo, mengingatkan publik agar senantiasa waspada terhadap potensi peredaran informasi keliru, seperti daur ulang video lama yang dinarasikan sebagai kejadian baru maupun disinformasi tanpa konteks utuh. Masyarakat didorong untuk selalu memverifikasi keabsahan data dari kanal-kanal resmi pemerintah.
Mitigasi karhutla saat ini dieksekusi secara terpadu lintas instansi di bawah koordinasi Kemenko Polkam. BMKG mengawal informasi anomali cuaca, BNPB memimpin operasi pemadaman di lapangan, sedangkan KLH/BPLH, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kementerian Kehutanan bergerak bersama dalam penegakan hukum.
Sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum lingkungan tanpa kompromi, KLH/BPLH telah mengambil langkah tegas dengan menyegel sebanyak 50 badan usaha di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kendati demikian, langkah penyegelan ini masih memerlukan verifikasi lapangan serta pengujian mendalam guna memastikan status keterlibatan dan tingkat kesalahan dari masing-masing perusahaan secara objektif dan transparan.
sumber : KemenLH
