Jakarta, PR Politik – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk menjadi motor penggerak utama dalam menyukseskan program prioritas nasional. Hal ini disampaikan dalam agenda Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI di Kantor Kemendes PDT, Senin (16/2).
Mendes Yandri menekankan bahwa struktur pemerintahan desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah di bawah Presiden Prabowo, ingin melakukan kerja sama yang positif. Dan kita tahu Pemerintah Desa adalah pemerintahan yang paling ujung. Yang akan menerjemahkan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden di antaranya Koperasi Desa Merah Putih, MBG, dan lain-lain,” jelasnya.
Dalam arahannya, Mendes Yandri meminta pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi wilayah melalui pembentukan desa-desa tematik. Langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
“Oleh karena itu, kami bersama Pak Wamendes siap melakukan kerja sama bersama APDESI, menyukseskan program-program APDESI, di antaranya tadi desa-desa tematik dalam rangka untuk menyokong Kopdes dan MBG,” paparnya.
Kementerian Desa PDT memposisikan APDESI sebagai mitra krusial untuk mempercepat penyelesaian persoalan di level akar rumput. Mendes Yandri pun mengapresiasi soliditas dan keguyuban yang ditunjukkan oleh pengurus asosiasi tersebut sebagai modal sosial dalam membangun birokrasi yang melayani.
“Dan saya berterima kasih kepada Keluarga Besar APDESI. Yang selama ini telah guyub, bersatu padu, kekuatannya dijaga. Inilah modal bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, rakyat di Desa. Ingin melihat pimpinannya guyub,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wamendes Ariza Patria, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta jajaran pimpinan tinggi Kemendes PDT, yang menandakan dukungan lintas sektoral terhadap penguatan kedaulatan desa.
sumber : Kemendesa RI
