New York, PR Politik – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyampaikan pernyataan nasional yang tegas dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB di Markas Besar PBB, New York, Rabu (18/2). Di hadapan para menteri luar Negeri anggota PBB, Indonesia menyoroti rapuhnya gencatan senjata di Gaza serta mengecam langkah sepihak Israel di Tepi Barat.
Dalam pertemuan yang dipimpin Menlu Inggris Yvette Cooper, Sugiono mengingatkan dunia bahwa meski gencatan senjata telah dideklarasikan, tragedi kemanusiaan belum berakhir.
“Lebih dari 570 nyawa telah hilang dan lebih dari 1.500 orang terluka sejak gencatan senjata berlaku. Infrastruktur dasar dan layanan esensial masih hancur,” ujarnya.
Menlu Sugiono menegaskan bahwa akses kemanusiaan yang cepat dan aman bukanlah sebuah pilihan sukarela, melainkan kewajiban hukum internasional yang mutlak. Ia mendesak DK PBB untuk tidak hanya fokus menjaga gencatan senjata, tetapi juga memastikan ruang bagi perdamaian yang berkelanjutan tidak tertutup oleh kekerasan yang terus berulang.
Fokus pidato Menlu Sugiono juga tertuju pada situasi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Indonesia mengutuk keras kebijakan registrasi tanah oleh otoritas Israel yang dinilai sebagai upaya memperkuat kontrol ilegal atas wilayah pendudukan. Tindakan tersebut dianggap melanggar Resolusi DK PBB 2334 (2016).
Menlu menegaskan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, sama sekali tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Ia mendesak DK PBB bertindak tegas agar kredibilitas kerangka perdamaian dunia tetap terjaga.
Indonesia kembali menyuarakan dukungannya terhadap Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan keluar yang adil. Sugiono menekankan perlunya sinkronisasi antara kerja DK PBB dengan Board of Peace (BoP) yang dibentuk berdasarkan Resolusi 2803 (2025).
“Perdamaian dapat memiliki jalur yang berbeda, tetapi tidak boleh memiliki arah yang berbeda,” ujarnya.
Setelah menyelesaikan agenda di New York, Menlu Sugiono dijadwalkan bertolak ke Washington, D.C., untuk mendampingi Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pertemuan inaugurasi Board of Peace pada 19 Februari 2026.
sumber : Kemlu RI
