Jakarta, PR Politik – Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan (BPPN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Urgensi Kelembagaan Bank Petani dan Nelayan sebagai Instrumen Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional”. Forum strategis ini dihelat sebagai langkah konkret partai dalam menelurkan gagasan berskala nasional untuk mengurai problem klasik sektor agraria dan maritim.
FGD yang berlangsung di Aula Kantor DPTP PKS, Senin (13/7), menghadirkan pakar sektor agraria, yakni Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University Prof. Muhammad Firdaus, serta Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin), Handi Risza.
Ia memaparkan bahwa usulan pendirian Bank Petani dan Nelayan merupakan momentum penting bagi PKS untuk menyuplai solusi nyata di sektor kedaulatan pangan. Menurutnya, partai politik tidak boleh pasif dan hanya memikirkan kontestasi pemilu semata.
“Meski Pemilu masih jauh, PKS harus terus memproduksi ide dan gagasan strategis. Bank Petani dan Nelayan adalah salah satu solusi yang dapat memperkuat pembiayaan sektor pertanian dan perikanan sekaligus mendukung agenda kedaulatan pangan nasional,” ujarnya saat memaparkan materi.
Ia menyayangkan fakta sejarah bahwa setelah lebih dari 80 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, negara belum memiliki satu pun lembaga perbankan komersial yang secara khusus didedikasikan untuk membiayai sektor pertanian dan perikanan. Padahal, ceruk pertanian menyerap hampir 30 persen total tenaga kerja nasional, meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan akses pembiayaan formalnya masih minim.
Komisi Ekuin PKS menilai, target swasembada yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 mustahil tercapai tanpa sokongan dana yang berkelanjutan. Maka dari itu, kehadiran inovasi kelembagaan keuangan sangat krusial guna menopang keterbatasan ruang fiskal belanja APBN.
“Karena itu diperlukan lembaga keuangan yang benar-benar memahami karakter usaha petani dan nelayan, sehingga mampu menyediakan produk pembiayaan yang sesuai, meningkatkan kesejahteraan mereka, mengurangi ketimpangan ekonomi pedesaan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” urainya membedah tantangan modal makro.
Lebih lanjut, ia mengunci perhatian pada ancaman mandeknya regenerasi petani muda, minimnya jaminan permodalan, serta tingginya risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem. Karakteristik usaha biologis ini dinilai tidak cocok dengan regulasi kaku perbankan umum yang menerapkan skema komersial biasa.
Guna merumuskan konsep operasional Bank Petani dan Nelayan di tanah air, PKS merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi kisah sukses tata kelola bank sejenis yang telah mapan di kancah internasional.
Sederet lembaga keuangan dunia dinilai sangat relevan dijadikan tolok ukur, mulai dari Agrobank di Malaysia, Farm Credit System di Amerika Serikat, NABARD di India, hingga Land Bank yang sukses mengawal ketahanan pangan di Filipina. Kehadiran bank khusus ini diharapkan mampu memutus ketimpangan ekonomi wilayah pedesaan secara signifikan.
sumber : PKS
