Jakarta, PR Politik – Kinerja instansi pemerintah tidak boleh hanya diukur dari kualitas perencanaan dan realisasi penyerapan program di atas kertas, melainkan harus ditinjau dari dampak nyata (outcome) terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penguatan tata kelola serta manajemen kinerja birokrasi wajib diorientasikan pada pencapaian hasil yang memberikan manfaat langsung bagi publik.
“Apa yang sudah kita lakukan dengan baik harus benar-benar berdampak kepada masyarakat. SAKIP yang baik salah satunya tercermin dari angka kemiskinan yang turun,” tegas Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, saat menerima audiensi Bupati Paser Fahmi Fadli beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Paser di Jakarta, Senin (10/8).
Ia menguraikan bahwa dokumen perencanaan kinerja wajib mengadopsi pedoman teknis yang presisi, mulai dari penguatan manajemen kinerja, ketepatan indikator utama, penetapan target yang realistis, hingga evaluasi berkala. Akselerasi peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menuntut adanya rencana aksi (action plan) dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan reviu berkala dari level pimpinan tertinggi hingga ke eselon operasional bawah.
“Untuk meningkatkan SAKIP itu butuh komitmen bersama, tidak hanya Bupatinya saja, namun harus didukung penuh oleh seluruh perangkat daerah. Semua tugas harus dibagi dan semuanya harus bekerja sesuai tupoksi. Dari sini akan terlihat jelas peningkatannya dan kelemahannya pun akan terlihat sehingga mudah untuk diperbaiki,” imbuhnya.
Kementerian PANRB memberikan apresiasi tinggi atas berbagai langkah strategis dan inovasi tata kelola yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Paser. Komitmen tersebut berhasil mengatrol nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemkab Paser hingga sukses mengamankan predikat B.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa Kabupaten Paser memiliki tantangan besar untuk mengonversi pertumbuhan ekonomi daerah agar linier dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di lapangan.
“Harapannya, kalau pertumbuhan ekonomi naik, maka pengangguran juga berkurang. Ini menjadi tantangan kita bersama,” lanjutnya memaparkan tantangan makro daerah.
Merespons arahan tersebut, Bupati Paser Fahmi Fadli memaparkan bahwa pihaknya saat ini tengah memacu transformasi digital birokrasi melalui platform terintegrasi e-SAKIP Taka. Aplikasi mandiri ini didesain untuk menyatukan basis data capaian kinerja seluruh perangkat daerah dalam satu pintu.
“Manajemen kinerja ini terintegrasi, seluruh perangkat daerah berada dalam satu sistem, sehingga pemantauan kinerja dapat dilakukan secara real time,” urainya.
Di samping membenahi internal birokrasi, Pemkab Paser juga tengah melakukan langkah radikal dengan menginisiasi sektor pariwisata olahraga (sport tourism). Langkah diversifikasi ini diambil sebagai strategi mitigasi untuk melepaskan ketergantungan struktur ekonomi daerah yang selama ini terlalu dominan ditopang oleh komoditas mentah batu bara.
“Sebagian besar ekonomi kita berasal dari pertambangan batu bara. Karena itu, kami sedang mencari opsi lain, salah satunya melalui pengembangan sport tourism,” ungkapnya secara terbuka.
Guna mempercepat perluasan lapangan kerja baru, Pemkab Paser turut merangkul sektor swasta untuk membuka program magang kerja terstruktur selama tiga bulan bagi pemuda lokal. Skema ini diproyeksikan menjadi jembatan pelatihan kompetensi yang efektif agar pencari kerja lokal dapat terserap secara optimal di pasar industri modern.
sumber : Kemenpan
