Jakarta, PR Politik – Sistem proporsional terbuka dalam pemilu Indonesia kembali menjadi sorotan, karena dinilai mendorong tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang. Fraksi Partai Golkar DPR RI menanggapi isu ini dengan serius dan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu yang berlaku saat ini.
Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyampaikan pandangannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Sistem Pemilu’ yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (14/5/2025). Menurutnya, sistem proporsional terbuka sejatinya muncul sebagai respons atas kekurangan dari sistem proporsional tertutup yang pernah diterapkan. Namun, sistem ini kini justru menghadirkan problematika baru.
“Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari solusi masa lalu; today’s problem come from yesterday’s solution,” ujar Sarmuji.
Ia menekankan pentingnya penelitian dan analisis mendalam sebelum memutuskan arah perubahan sistem pemilu. Menurutnya, baik sistem terbuka maupun tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tidak bisa disimplifikasi.
“Pertanyaannya, apakah benar sistem terbuka otomatis memicu politik uang? Dan apakah sistem tertutup menjamin hilangnya praktik itu, atau malah hanya memindahkan locus dari masyarakat ke elite partai, atau biaya-biaya lain seperti iklan politik?” ungkapnya.
Sarmuji menegaskan bahwa evaluasi terhadap sistem pemilu harus dilakukan secara objektif dan hati-hati. “Jangan sampai obat lebih berbahaya dari penyakitnya. Kita perlu berpikir matang dan objektif,” lanjutnya.
Ia juga mengangkat contoh sukses dari internal Fraksi Golkar, yakni Zulfikar Arse Sadikin yang berhasil meraih kursi DPR melalui sistem proporsional terbuka dengan biaya yang relatif rendah. Hal ini, menurut Sarmuji, menunjukkan bahwa tidak semua praktik pemilu terbuka identik dengan mahalnya biaya atau politik uang.
Diskusi tersebut turut menghadirkan peneliti dari Pusat Penelitian Politik BRIN, Muh. Nurhasim, yang menawarkan opsi sistem pemilu campuran atau paralel sebagai solusi atas kompleksitas sistem pemilu di Indonesia, termasuk persoalan multipartai ekstrem.
Nurhasim menjelaskan bahwa sistem campuran memungkinkan terwujudnya dua hal sekaligus: penguatan peran partai politik dalam sistem representasi, dan keterwakilan individu yang kuat di daerah pemilihan.
“Sistem pemilu campuran bisa memberikan suara yang lebih besar bagi partai-partai politik, dan juga memberikan representasi yang lebih baik bagi individu-individu yang kuat di daerah,” paparnya.
FGD ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebagai penanggap. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif yang menandai pentingnya reformulasi sistem pemilu demi masa depan demokrasi Indonesia.
Sumber: kabargolkar.com
