Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dengan upaya perlindungan lingkungan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan (Kemenhut), di mana ia mendorong agar kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pangan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekosistem.
Pemerintah saat ini menargetkan swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu programnya adalah pemanfaatan kawasan hutan sebagai cadangan pangan. Berdasarkan analisis Kemenhut, terdapat 20,6 juta hektare kawasan hutan yang berpotensi mendukung ketahanan pangan, termasuk lahan dengan kategori semak belukar, hutan sekunder dengan kerapatan rendah, serta perkebunan non-sawit.
“Dari luas tersebut, setidaknya 1,1 juta hektare telah masuk dalam perencanaan perhutanan sosial yang bisa digunakan untuk budidaya tanaman pangan,” ungkap Saadiah.
Ia menilai langkah ini sebagai strategi penting dalam meningkatkan produksi pangan nasional. “Apalagi, pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Kemenhut pada 4 Februari 2025 untuk mengembangkan agroforestry. Ini adalah sistem pertanian yang mengombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pangan seperti padi, jagung, dan hortikultura. Sebagai bagian dari program awal, tanaman pangan akan ditanam di 26 lokasi di 21 provinsi dengan total luas mencapai 122 hektare,” jelasnya.
Meski demikian, politisi PKS ini menegaskan bahwa pemanfaatan hutan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia menyoroti bahwa perubahan fungsi lahan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan degradasi hutan, berkurangnya daya dukung lingkungan, serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor.
“Saya meminta agar KLHK menetapkan batasan yang jelas serta memastikan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program ini,” ujar Saadiah.
Lebih lanjut, ia memperingatkan agar ambisi meningkatkan produksi pangan tidak sampai merusak lingkungan dan menghilangkan sumber daya hutan yang bernilai jangka panjang.
“Jangan sampai karena ambisi meningkatkan produksi pangan, kita malah merusak lingkungan dan kehilangan sumber daya hutan yang bernilai jangka panjang,” tegasnya.
Saadiah juga meminta pemerintah untuk memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam program ini agar mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk produksi pangan.
Dengan langkah yang tepat dan pengawasan yang ketat, Saadiah optimistis program pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Saya berharap Kemenhut dan Kementerian Pertanian dapat terus berkoordinasi dalam memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat bagi ketahanan pangan nasional sekaligus tetap menjaga keseimbangan ekosistem hutan Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
