Jakarta, PR Politik – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan langkah nyata menuju kedaulatan lingkungan dan ketahanan ekologis nasional. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan sejumlah capaian strategis, terutama dalam penanganan krisis sampah nasional, yang kini menjadi tonggak transisi menuju ekonomi hijau dan komitmen iklim global.
Dalam acara Refleksi Satu Tahun Kinerja KLH/BPLH 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Menteri Hanif menyampaikan bahwa sepanjang tahun pertama ini, KLH/BPLH mencatat capaian historis melalui kebijakan “Akhiri Open Dumping Sampah: Bangun Peradaban Harmonis dengan Alam dan Budaya.”
Sebanyak 246 dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping ditutup atau direvitalisasi, setara dengan penurunan 21,85% timbunan sampah nasional atau sekitar 12,37 juta ton per tahun. Langkah ini dipertegas dengan komitmen pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai bagian dari target penyelesaian RPJMN Presiden Prabowo, 51% di 2025 dan 100% di tahun 2029.
Langkah penanganan diperkuat dengan pembentukan Waste Crisis Center (WCC). Selain itu, 160 lebih kabupaten dan kota ditetapkan dalam status darurat sampah untuk mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy.
“Kami telah menetapkan lebih dari 160 kabupaten dan kota dalam status darurat sampah untuk mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy. Ini memastikan semua lini bisa bergerak cepat dan terukur,” ungkap Menteri Hanif.
Transformasi pengelolaan sampah kini diarahkan menuju pengelolaan berbasis energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL) di tujuh wilayah utama. Proyek ini menjadi wujud nyata transisi energi hijau dan kontributor langsung dalam pemenuhan target Second NDC Indonesia yang akan disampaikan pada COP30 di Brasil.
“Second NDC sedang difinalisasi agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Kami tidak backsliding, justru menaikkan ambisi agar seluruh instrumen pembiayaan hijau, termasuk waste to energy dan PSEL, bisa masuk dengan cepat,” ungkapnya.
Secara global, Indonesia kini diperhitungkan sebagai pemain utama pasar karbon dunia, dengan nilai transaksi nasional di Bursa Karbon Indonesia telah menembus lebih dari Rp30 miliar.
Menteri Hanif juga menyoroti kedaulatan ekologis, menyebut penanganan kontaminasi radioaktif Cesium-137 di Cikande, Banten, sebagai pengingat.
Dalam bidang tata kelola, KLH/BPLH mencatat lompatan efisiensi besar melalui sistem eVIRA (Environmental Visual Integrated Report and Analytics). Platform ini mempercepat proses Persetujuan Lingkungan Digital Nasional, memangkas waktu pemrosesan AMDAL dari 271 hari menjadi 58 hari kerja dan UKL-UPL dari 260 menjadi 36 hari kerja — efisiensi lebih dari 75 persen.
“Yang dulu kalau kita dengar AMDAL itu lama, tebal, dan mahal — hari ini paling lama 58 hari harus selesai. Sementara di bawah AMDAL cukup satu–dua minggu. Ini percepatan tanpa mengorbankan kehati-hatian,” tegas Hanif.
“Mari jadikan setiap pekerjaan sebagai ibadah, setiap kebijakan sebagai warisan, dan setiap capaian sebagai tanda bahwa kita pernah berjuang untuk bumi ini. Karena ketika alam pulih, manusia pun ikut sembuh. Ketika bumi tersenyum, masa depan pun tumbuh,” pungkasnya.
sumber : Kemenlh RI
