Semarang, PR Politik – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan kunjungan kerja taktis ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I pada Jumat (3/7). Kunjungan ini ditujukan untuk meninjau langsung realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Jawa Tengah, sekaligus memonitor akselerasi pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional di tingkat daerah.
Hingga Semester I Tahun 2026, rapor kinerja fiskal APBN di Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang tetap kokoh dan terjaga di tengah dinamika perekonomian global. Indikator kuantitatif mencatat pendapatan negara telah terealisasi sebesar 46,56 persen dari target baku, atau melonjak tumbuh 13,33 persen secara tahunan (year-on-year).
Di sisi lain, serapan belanja negara telah menyentuh angka 52,06 persen dari pagu yang ditetapkan. Kinerja APBN yang optimal ini terbukti ampuh menyokong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga bertengger di angka 5,89 persen, yang disstimulasi oleh sektor industri, perdagangan, serta program penguatan produktivitas masyarakat.
“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat,” urainya dalam arahannya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu membedah tiga program prioritas bentukan pemerintah pusat, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta perluasan proyek Sekolah Rakyat.
Khusus program MBG, data nasional per pertengahan 2026 mencatat serapan yang masif dengan menjangkau 9,16 juta jiwa penerima manfaat. Eksekusi ini ditopang oleh 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta sukses menggerakkan 18.854 pemasok lokal yang membuka lebih dari 193 ribu lapangan kerja baru.
Guna mengunci akuntabilitas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui Kanwil dan KPPN setempat terus melakukan pendampingan ketat di lapangan, termasuk di kluster SPPG Klaten, Magelang, hingga Kabupaten Semarang. “DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur,” tegasnya.
Selain pemenuhan gizi, sektor ekonomi soko guru ikut digenjot lewat pendirian 8.523 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seantero Jateng guna memotong rantai kemiskinan dan memperluas akses modal produktif di tingkat tapak.
Sementara pada sektor pendidikan, ekspansi Sekolah Rakyat kini telah merambah 16 kabupaten/kota untuk melayani 3.080 siswa aktif dalam 110 rombongan belajar. Pemerintah memastikan proyeksi fisik sekolah bermutu ini akan terus diakselerasi demi pemerataan kualitas pendidikan nasional.
Menutup rangkaian peninjauan, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran punggawa keuangan negara di Jawa Tengah yang konsisten menjaga kualitas spending APBN. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan makro ini wajib diimbangi dengan optimalisasi penyerapan belanja APBD oleh pemerintah daerah agar menciptakan dampak multiplier yang semakin besar bagi kesejahteraan rakyat.
sumber : Kemenkeu RI
